Banyak Pemimpin Tapi Kualitasnya Politisi

Banyak Pemimpin Tapi Kualitasnya Politisi

Jaman boleh berubah, kepala negara berganti berkali-berkali namun problema negara ini tetap sama, terjajah oleh kekuatan asing. Pada masa Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan para pejuang kemerdekaan dahulu berupaya sekuat tenaga mengusir penjajah dari bumi Indonesia dan berhasil.

Ironisnya, oleh penerusnya justru “digadaikan” kepada negara lain. Kekuatan penjajah tampaknya hanya berubah wajah, metamorfose, tapi inti kerakusannya tetap sama, yakni menggerogoti kekayaan Indonesia.

Bambang Budiono, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya yang menggerakkan Pusat Studi Hak Azasi Manusia (Pusham)Unair mengudar pengamatannya terhadap masalah kebangsaan yang tengah ramai diperbincangkan. Cahyo Sudarso bersama Rokimdakas dari Indiependen menemui sosok nasionalis ini di sekretariat Pusham Unair, Jl. Karang Menur 4/14 Surabaya. Berikut penuturannya :

Memperlajari kiprah Tjokro Aminoto, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir mau pun tokoh-tokoh pejuang terdahulu, apa sekarang kita masih bisa berharap bisa menemukan negarawan?

Selain Gus Dur (Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4, red) memang sekarang ini kita kehilangan negarawan, banyak pemimpin tapi kualitasnya masih politisi, levelnya hanya pemimpin parpol. Orang-orang yang dianggap pemimpin sekarang sebetulnya hanya kepala pemerintahan, jadi belum bisa disebut pemimpin bangsa. Kalau dulu banyak kita temukan pemimpin bangsa, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan seangkatannya. Sesudah itu kita lebih banyak ke temu dengan kepala pe merintahan.

Tolok ukurnya bagaimana?

Itu bisa dilihat dari visi atau pidato-pidato yang disampaikan lebih banyak mengutarakan tentang hasil pembangunan, soal teknik dan bukan tentang visi bangsa ke depan. Bukan bagaimana peta nasional kita di tengah dinamika internasional. Lalu tentang sikap-sikap sebagai bangsa yang harus dilakukan menjadi garis ideologi bangsa dan ne gara kita, itu jarang sekali diwacanakan. Apalagi pasca reformasi.

Jika boleh menunjuk sosok yang menyebabkan kondisi bangsa seperti ini karena sistem politik yang dikembangkan Soeharto. Pendapat Anda?

Pada masa pemerintahan Soeharto memang terjadi proses deideologisasi. Sebelumnya lebih banyak menangani positioning bangsa terhadap situasi internasional. Para pemimpin bangsa waktu itu dengan sangat jelas memaparkan bahwa pertarungan internasonal adalah pertarungan kapitalisme, ekspansi kolonialisme dan perebutan wilayah idelogi di berbagai negara antara komunis dan kapitalis.

Itu yang kemudian turun dalam bentuk kolonialisme di Indonesia lalu menjadi tantangan perjuangan yang kemudian juga berhasil mengkonsolidasi gerakangerakan perlawanan yang dimotori oleh figur-figur yang kekuatan intelektualnya bagus serta visi kebangsaannya kuat sehingga pemikiran-pemikiran mereka itu ideologis dan visioner. Mereka melihat masalah kebangsaan itu jauh ke depan.

11:13 AM | 0 comments | Read More

Bung Karno Hanya Diambil Figur dan Simbol Saja

Apa target dari modus seperti itu?

Satu, pilot project, sedang yang kedua adalah memasukkan draft undang-undang melalui kementrian-kementrian. Kalau dulu hadir secara fisik sekarang pun sama saja tapi dengan tampilan berbeda, yaitu konsultan. Misalnya di bidang energi, mereka datang ke Kementrian Energi sambil membawa draft undang-undang. Jadi, mereka memberi hutang sambil menyodorkan tenaga ahli ahli teknik dan ahli kelembagaan yang siap mengubah undang-undang kita. Dalam membuat draf UU biasanya melibatkan staf ahli lokal dengan target penguasaan hak paten pangan, kerajinan dan macam-macam. Jadi banyak UU yang mereka kuasai, seperti UU kelistrikan, sumber daya air maupun perburuhan.

Menurut pengamatan Anda, apa yang terjadi di balik proses amandemen Undang Undang Dasar kita?

Data penguasaan di banyak sektor tersebut merupakan fakta dari eksploitasi ekonomi akibat dominasi politik melalui undang-undang, termasuk dalam perubahan Undang Undang Dasar. Dalam pasal 33 ayat 4 UUD Amandemen terdapat kata “Efisiensi Berkeadilan”. Kata efisiensi itu jelas bukan untuk mengatur negara tapi perusahaan atau korporasi, ini bahasa kapitalisme. Kata “berkeadilan” itu hasil perjuangannya Eddy Swasono, menantu Bung Hatta. Awalnya hanya kata “efisiensi” saja. Itulah pertarungan antara intelektual nasionalis melawan intelektual kapitalis liberal yang kemudian memenangkan dalam pengubahan konstitusi kita. Maka yang marah besar adalah Prof. Mubyarto, dia menyatakan mundur dari tim amandemen karena menolak Pasal 33 diotak-atik. Terjadinya amandemen UUD 1945 itu akibat ulah para intelektual liberal yang mendesakkan pengubahan UUD kita. Munculnya kelompok intelektual liberal itu merupakan produk beasiswa. Jadi pemberian beasiswa itu merupakan bentuk-bentuk kerja deideologisasi. Bukan gratis.

Lalu siapa yang menyetujui UU Out sourcing yang sekarang menyengsarakan buruh?

Yang menyedihkan, munculnya UU outsorching itu justru dari tangan Megawati saat menjadi presiden. Menyedihkan karena dia memproklamirkan diri sebagai pimpinan partainya wong cilik tapi malah menanda tangani UU Outsorcing. Itu karena adanya kekuatan internasional yang masuk bersama hutang. Jadi kalau kita lagi-lagi bertanya, apakah pikiran Bung Karno, Bung Hatta dan tokoh-tokoh kita terdahulu masih relevan, maka jawabannya adalah relevan. Karena kolonialisme telah kembali mencengkeram dengan menggunakan bentuk yang baru.

Sebagai spirit kebangsaan, ungkapan Anda tersebut apa bisa diartikan bahwa kita perlu kembali kepada ajaran Bung Karno?

Kembali kepada ajaran Bung Karno akan menjadi ahistoris jika saja mentalitas kader-kader bangsa masih pragmatis. Lihat saja tokoh-tokoh ormas tidak melakukan perlawanan terhadap arus globalisasi yang masuk ke Indonesia menjadi neo imperalisme, neo liberalism. Kalau itu diwacanakan secara minimal maka jadi tidak relevan, artinya Bung Karno hanya diambil figurnya, diambil simbolnya tapi tidak menerapkan ajarannya.

Apa artinya orang ramai membica rakan Bung Karno?

Bisa jadi orang-orang yang menghidup-hidupkan Bung Karno, Bung Hatta atau tokoh lainnya hanyalah pengagum tapi bukan murid. Kalau murid Bung Karno pasti akan melakukan pemetaan terhadap kehidupan global agar bisa menghadapi kekuatan imperalisme.

11:11 AM | 1 comments | Read More

Deideologi Membuat Kita Kehilangan Sumber Negarawan

Bukankah pada rezim Suharto juga mengeksploitasi Pancasila? Bagaimana pembacaan Anda?

Memang pada waktu itu rezim Order Baru mengintervensi negara dengan memberlakukan azas tunggal Pancasila yang tafsirnya adalah tafsir penguasa. Kemudian di dalam teks pelajaran sekolah peran Soekarno mulai dihilangkan. Juga dilakukan pergantian nama-nama jalan dengan memunculkan beberapa nama jenderal. Proses deideologisasi itu mencakup korporasisasi, birokrasi otoritarian maupun menggelar program penataran P4 tentang Pancasila dengan tafsir pemerintah. Sedang penguat deideologi lainnya adalah dengan memunculkan ideologi pembangunanisme, yakni pembangunan dalam pola kapitalisme. Misalnya tentang tahap pertumbuhan tolok ukurnya adalah GNP dan sebagainya. Jadi terbaca adanya satu gerbong yang menarik rakyat Indonesia ke dalam arus yang berbeda dari proses-proses se belumnya.

Apa dampak deideologi pembangunanisme yang paling menyedihkan?

Yang menyedihkan adalah proses amputasi kekuatan ideologi yang dulu diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir yang digantikan dengan ideologi pembangunanisme sehingga masyarakat menjadi pragmatis. Cara berpikirnya pragmatis, orientasi hidupnya pragmatis. Ini akibat dari pembangunanisme di tingkat masyarakat Ketika ideologi itu masuk ke dalam kehidupan politik maka orientasi para ketua partai, ketua ormas juga berubah menjadi pragmatisme. Lihat saja bagaimana ormas dijadikan batu pijakan untuk mendapatkan proyek. Ormas dipakai untuk mendukung pejabat tertentu dan sebagainya. Jarang sekali ormas-ormas ini bergerak untuk suatu kajian atau perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan internasional yang sedang mencengkeram bangsa.

Itu yang membuat kita kehilangan sumber negarawan?

Tampaknya begitu. Akibat proses ini secara nasional kita kehilangan sumber daya negarawan. Kemudian lahirlah pemimpin-pemimpin pemerintahan yang berorientasi lebih banyak pada masalah administrasi pembangunan.

Dalam konteks fenomena sekarang apakah yang dikhawatirkan Bung Karno, Hatta, Syahrir atau Tjokro Aminoto sekarang sudah tidak ada kemudian menganggap dianggap pikiran-pikiran mereka tidak lagi relevan?

Saya menjawabnya, tidak. Yang terjadi adalah mutasi terhadap proses-proses kolonialisme. Oleh sebab itu pikiran-pikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tjokro Aminoto itu sekarang masih relevan karena kenyataannya me mang ada. Jika mengamati upah buruh jaman Soekarno dengan masa kini jika dikonversi dengan harga beras, emas dan sebagainya memang sudah berubah. Itu menjadi penting untuk menegaskan apa kolonialisme itu masih ada atau tidak? Apakah masalah kemiskinan tidak muncul kembali? Katakanlah sekarang melakukan pembangunan jika bersandar pada ketentuan Bang Dunia atas orang miskin yang penghasilannya 2 dolar per hari maka sebanyak 50,1 persen penduduk Indonesia itu miskin. Lihat saja apakah harga-harga ke butuhan bahan pokok yang lain, seperti minyak dan gas bumi, tidak dikuasai asing?. Kalau dulu penguasaan asing itu hadir secara fisik. Orang kulit putih menguasai jabatan-jabatan politik dan mengekploitasi ekonomi .

Bagaimana pola dan wujud mereka sekarang menjajah tanah air?

Pola yang dilakukan sekarang menunjukkan fakta yang jauh lebih ekspansif dan vital. Misalnya minyak dan gas bumi, hampir 90 persen dikuasai asing. Sumber daya air 80 persen dikuasai asing. Coba bayang kan, mata air-mata air kita telah dalam penguasaan perorangan, juga tambang-tambang. Sektor pariwisata di Lombok (NTB) investornya juga asing. Sektor telekomunikasi didominasi asing, padahal pemakainya berapa ratus juta. Sehingga setiap kali kita SMS maka APBN yang naik itu adalah APBN negara-negara yang menguasai sektor tersebut. Begitu juga agroindustri juga dikuasai asing. Perbankan yang dananya sebesar Rp 3,6 triliyun lebih, separuhnya milik asing.

Yang menyedihkan lagi, menimpa ukir-ukiran Je para. Ada 400 varian desain ukiran yang dipatenkan oleh pengusaha Inggris. Juga ada kasus pertanian di Nganjuk, Jawa Timur, seorang petani ditangkap polisi dan dihukum tidak boleh menanam selama satu tahun karena menanam bibit jagung yang patennya milik pengusaha Amerika. Perusahaan ini memono poli bibit jagung yang wilayah operasionalnya di desa-desa.

Tanah air kita tampaknya sudah digadaikan secara telanjang oleh rezim penguasa kepada kapitalis. Apa sumber dari persoalan tersebut? Sumbernya ada pada Undang Undang. Seperti yang saya ungkapkan, bahwa dominasi politik bangsa Belanda dulu adalah kehadiran orang-orang kulit putih yang menguasai sumber kehidupan secara langsung, baik pertanian maupun asset-aset negara. Tetapi sekarang ke hadiran orang-orang asing itu tidak dalam bentuk konkrit seperti itu tapi berwujud konsultan asing maupun ekspatriat yang masuk ke lembaga-lembaga donor asing, masuk ke wilayah-wilayah di Indonesia secara legal formal juga masuk di pusat pemerintahan Jakarta. Mereka masuk bersamaan dengan pemberian hutang negara seraya mengirimkan staf ahli maupun harus beli teknologinya.

11:09 AM | 0 comments | Read More

Pemimpin Dunia Banyak Belajar Dari Pemikiran Bung Karno

Sejauhmana pemikiran mereka relevan dengan dinamika masa kini?

Jika mengamati pikiran-pikiran Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya dalam kontek kolonialisme, neo kolonialisme atau neo imperalisme maka itu terjadi sampai sekarang. Ketajaman pikiran mereka masih relevan dalam kurun 50 sampai 100 tahun ke depan. Dalam beberapa kasus, pikiran-pikiran Bung Karno diterjemahkan oleh pejuang-pejuang di Amerika Latin, seperti Che Guevara malah yang paling akhir adalah Hugo Chaves banyak belajar dari pikiran-pikiran Bung Karno untuk menghadapi situasi internasional dengan neo imperalisme atau neo liberalismenya.

Di tingkat teoritis maka teori-teori ketergantungan di Amerika Latin yang lahir pasca modernisasi banyak terinspirasi dari pikiran-pikiran Soekarno yang menolak pemiskinan akibat politik struktural kekuatan imperialis. Nah, pikiran-pikiran ideologis dan visioner ini pada masa Or de Baru diamputasi dengan jargon: Politik No. Pembangunan Yes.

Bagaimana persepsi Anda terhadap jargon ter sebut?

Politik No itu diartikan sebagai deideologisasi termasuk pemikiran Soekarno, termasuk penataan sosial politik. Juga diartikan dengan korporitisasi yaitu sistem politik korporatif yang menggabungkan seluruh elemen masyarakat akan kesamaan fungsi, bukan kesamaan ideologi.

Dulu partai politik mempunyai underbow petani atau buruh, seperti Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia atau Partai Nasional Indonesia. Artinya kelompok masyarakat yang diikat secara ideologi tapi ketika diterapkan sistem politik korporatif hal itu sudah tidak ada lagi karena ikatannya berubah berdasarkan fungsi. Bagi kalangan buruh masuk di dalam SBSI atau SPSI sedang petani masuk dalam HTI, keberadannya diamputasi dari partai. Kemudian pegawai negeri masuk ke dalam Korpri. Artis bergabung dalam Artis Safari, itu proses-proses korporasisasi oleh negara. Garis ideologi kelompok-kelompok itu diputus. Jumlah partai dikurangi, dari multi partai menjadi tiga pada tahun 1971 dan kakinya diamputasi hanya sampai tingkat kabupaten/kota, di tingkat kecamatan dijadikan massa mengambang atau floating mass. Masyarakat tidak boleh berpartai. Sejak diberlakukan korporasi ideologi melalui sistem politik maka sejak itu masyarakat tidak lagi diajari masalah ideologi maupun politik.

Kekuatan apa lagi yang digunakan untuk memperkuat deideologi?

Saya membaca penguatan deideologi selanjutnya adalah penerapan dwi fungsi ABRI. Dalam konteks ini muncullah birokrat otoritarian. Fungsi partai kemudian digantikan oleh birokrasi untuk mengendalikan kekuatan partai. Apabila sebuah partai akan menggelar kongres maka harus mengajukan ijin di Kadit sospol atau Kakansospol dengan birokrasi yang sangat otoritarian. Selain melalui kontrol perijinan, mereka juga yang menentukan siapa yang berhak menjadi pengurus dan sebagainya. Kalau pengurus yang diajukan tidak sesuai dengan keinginan penguasa maka perijinannya tidak dikeluarkan.

Di Organisasi Kemasyarakatan juga begitu, ormas yang tadinya banyak kemudian disatukan dalam sebuah forum yang pengurusnya diproteksi. Dalam konteks ini muncul kelompok Cipayung sebagai reaksi dari korporatisasi. Cipayung menolak kemudian muncul sebagai entitas tersendiri. Kelompok Cipayung ini gabungan dari HMI, PMKRI,GMNI, GMKI dan PMII. Kelompok Cipayung sebetulnya berhadapan dengan kelompok bentukan pemerintah.

11:08 AM | 0 comments | Read More

Kebijakan di bidang Ekonomi pada masa Soekarno

Kebijakan di bidang Ekonomi pada masa Soekarno yaitu diterapkannya Sistem benteng, dimana sistem ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi Ali (Pribumi) & Baba (Tionghoa). Sebenarnya sistem ekonomi ini lebih menguntungkan buat etnis tionghoa, akan tetapi karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada saat itu dan berganti-gantinya kabinet membuat sistem ini kemudian dihentikan pada tahun 1954 .

Kebijakan ekonomi Ali-Baba timbul akibat adanya ketakutan yang dialami oleh presiden Soekarno, yang pada masa itu kehidupan ekonomi Indonesia hampir seluruhnya dikuasai oleh orang Tionghoa. Penguasaan orang-orang Tionghoa terhadap sendi-sendi perekonomian nasional membuat Soekarno berfikir untuk mengandeng dan merangkul Etnis Tionghoa agar bekerjasama dan memunculkan pengusaha-pengusaha pribumi agar tidak tergantung pada Tionghoa lagi. Dibidang ekonomi pengaruh pertentangan antara Soekarno-Hatta bisa dilihat dengan munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah dimana kebijakan tersebut lebih menggambarkan kediktatoran Soekarno daripada konsep ekonomi yang dicita-citakan oleh Hatta. Kebijakankebijakan tersebut adalah kebijakan ekonomi Ali-baba karena rasionalisasi Belanda menjadi perusahaan nasional.

Kebijakan ekonomi yang lain dilakukan Soekarno pada tahun 1958 yaitu dengan menasionalisasikan firma-firma Belanda menjadi perusahaan nasional, walaupun kebijakan ini banyak ditentang oleh beberapa lawan politiknya terutama kalangan pengusaha swasta luar negeri tetapi tetap dijalankan oleh pemerintahan Soekarno

Akibat dari adanya kebijakan nasionalisasi firma-firma ini membawa dampak perhitungan yang tidak seimbang bagi pemerintah dibidang ekonomi. Ekonomi Indonesia yang morat-marit akibat dari persetujuan KMB yang mengharuskan Indonesia membayar pampasan perang Belanda ditambah dengan keras kepalanya ahli-ahli ekonomi Indonesia dalam membangun arah ekonomi masa depan Indonesia menjadi penyebab krisis yang berlangsung waktu itu.

Berganti-gantinya Kabinet rupanya menimbulkan kepanikan tersendiri, dimana kebijakan ekonomi yang diambil seharusnya dapat memecahkan masalah ekonomi yang terpuruk akibat krisis, menjadi tambah kacau. Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertugas masa itu mencoba
memperbaiki dan mengatasi krisis ekonomi untuk menaikan gaji pegawai negeri dan militer, tetapi belum selesai bertugas kabinet ini harus menyerahkan mandatnya kepada Soekarno, sehingga permasalahan ekonomi tidak akan pernah selesai karena pemerintah dibawah Soekarno tidak pernah serius melaksanakan programnya, tetapi semua berada dibawah control asing sebagai implementasi dari adanya utang yang menumpuk.

Sejak tahun 1960-1963 kemerosotan ekonomi Indonesia terus berlangsung dan bertambah parah akibat berbagai petualangan rezim Soekarno. Pederitaan rakyat semakin hebat pada Tahun 1963 beban hidup rakyat Indonesia terasa amat menekan sekali. Harga beras yang mula-mula hanya Rp. 450 telah melompat naik menjadi Rp. 60 hingga Rp. 70, penderitaan rakyat ini membuat Bung Hatta prihatin.

Kepanikan yang dirasakan rezim Soekarno menghadapi kerusakan perekonomian Indonesia di selubunginya dengan petualangan baru yang disiapkan yaitu penolakan gagasan pembentukan Malaysia sebagai satu usaha Negara Kapitalis mengepung Indonesia. Program ini didukung dengan sepenuhnya oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) karena bagaimanapun juga PKI sebagai partai komunis menentang pembentukan negara yang pernah pro terhadap komunis. Lebih aneh lagi adalah keterlibatan militer oleh Nasution untuk memberikan dukungan penuh kepada Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia.

Dalam mengatasi krisis ini pemerintah menggunakan berbagai cara diantaranya adalah menggagas adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tahun 1963. Dekon ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai kebijakan diantaranya adalah :

1. Diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan Feodalisme.
2. Ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia. Dimana tiap orang dijamin mendapat pekerjaan, sandangpangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. (

Kebijakan dekon ini tidak juga berhasil mengatasi kemorat-maritan ekonomi yang terus menggila, pada tahun 1965 pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan dengan membentuk sebuah badan yang bertugas menghentikan krisis ekonomi yang mengamuk dengan hebatnya. Badan yang dibentuk ini diberi nama dengan Komando Tertinggi Berdikari (Kotari) yang bertugas melaksanakan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri di kaki sendiri (berdikari).

Sebuah tindakan lain di bidang ekonomi diambil pula oleh rezim Soekarno. Dikatakan untuk memenuhi hasrat rakyat Indonesia melaksanakan prinsip “berdiri diatas kaki sendiri”, maka di dikeluarkanlah Penpres pada tanggal 24 April mengenai penempatan semua perusahaan asing di Indonesia yang tidak bersifat domestik di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Belum puas dengan membentuk berbagai badan menangani kemelut perekonomian ini, maka Soekarno telah membentuk pula sebuah badan lain bernama Dewan Pangan Nasional. Dalam badan-badan tertinggi ini senantiasa Soekarno menjabat ketuanya, dibentuk oleh Presidium atau staf pelaksana, tetapi pekerjaan badan-badan hanya di atas kertas belaka .

Teror PKI semakin meningkat baik dikota-kota besar, maupundidaerah pedalaman. Mereka melancarkan aksi-aksi terhadap yang mereka namakan setan desa dan setan kota, dan seakan pura –pura tidak tahu, bahwa mereka sendiri sedang berkolaborasi dengan setan-setan kota itu sendiri (Poesponegoro 1993). Dengan di mulainya teror PKI ini semakin mendekatkan diri dengan kehancuran Soekarno dalam memimpin negeri ini. Berawal dari Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 soekarnomengawali kariernya sebagai presiden dengan memberikan Surat PerintahSebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto dilanjutkan dengan kudeta terselubung yang dilakukan oleh Soeharto, melengkapi penderitaan Soekarno dari jabatan Presiden.

11:05 AM | 0 comments | Read More

Bung Hatta (Ekonomi Sosialis Indonesia)

Bung Hatta sangat respek terhadap keberadaan koperasi, dimana keberadaan badan ini sudah terbukti kebenarannya karena telah melaksanakan sosialisme atau pelaksanaan ekonomi sosialis Indonesia. Sebagai seorang sosialis Bung Hatta dituntut mampu menghidupkan sosialisme dengan memberikan dorongan guna terintisnya jalan kesosialisme. Dengan tidak meninggalkan citacita dan berkemauan menjadi pelopor dan pembimbingnya.

Keberadaan BPS dirasa sangat perlu dan mendesak karena dapat mengetahui data statistik mengenai kekurangan dan kelebihan pada tiap-tiap bidang dan dapat mendeteksi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk untuk dapat mengetahui kebutuhan dan perencanaan program pembangunan yang teratur.

Dalam konsep ekonomi sosialisme yang dianut Hatta, pemenuhan kebutuhan primer seperti air, listrik, gas atau bahan bakar lainnya sudah tercukupi dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengertian yangsebenarnya sosialisme tidak harus semuanya sama tapi disesuaikan dengan kemampuan individu dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan juga tidak bisa dilepaskan peran dari badan-badan perwakilan rakyat untuk mengawasi dan mengontrol penyedian rumah yang berimbang.

Sosialisme ekonomi menurut Bung Hatta dalam kegiatan ekonomi diserahkan pada swasta, negara, dan koperasi atau campuran antara swasta dan pemerintah dengan pengawasan negara tentunya. Menurutnya swasta sama sekali tidak mendapat tempat sentral, tidak menentukan serta ada semacam larangan swasta dalam memegang monopoli.

Bung Hatta memfokuskan semata-mata bagi masalah distribusi sebab badan-badan perantaraan banyak tingkatnya antara produksi dan konsumsi yang akan memahalkan harga. Jika dilihat secara konkrit yang paling pokok bagi ekonomi sosialis adalah soal pengangkutan dan perhubungan, terutama di darat dan di laut. Disebut dengan istilah pengangkutan sosialis yang berfungsi untuk memenuhi keperluan rakyat.

Dengan demikian prioritas kehidupan ekonomi sosialis adalah pemenuhan kebutuhan primer seperti papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.

11:03 AM | 0 comments | Read More

Ekonomi Indonesia, Soekarno (Ekonomi Terpimpin)

Dalam masyarakat sosialis menghendaki suatu perencanaan (planning) pasal 33 UUD’45, Bung Karno menegaskan bahwa ekonoi terpimpin menghendaki kegotong-royongan dilapangan ekonomi. Koperasi bidang usahanya untuk lapanngan saja, lapangan produksi dan lapngan distribusi. Beliau berharap agar koperasi tidak tenggelam.

Dalam pidatonya “Deklarasi Ekonomi” pada tangggal 28 maret 1963, Bung Karno menegaskan sudah waktunya mengerahkan potensi serta harus menganut basic strategy, dengan mengutamakan pertanian dan perkebunan, pertambangan yang dikerjakan secara gotong royong antara rakyat dan pemerintah sebagai syarat untuk menyalurkan daya kerja dan daya kreatif secara maximal. Sehingga Bung Karno menegaskan dasar ekonomi terpimpin ialah menyalurkan dan mengembangkan potensi rakyat.

Adapun dalam pelaksanaan kerjasama ekonomi dilakukan dengan cara bagi hasil “Product Sharing” antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi dipihak Indonesia/pihak asing. Production Sharing merupakan kredit dari luar negeri untuk melaksanakan suatu proyek yang dibayar sebagian dari hasil yang di peroleh malalui proyek tersebut. Tapi kepemilikan dan kepemimpinan harus tetap ditangan pihak Indonesia.

Pelaksanaan dekonsentrasi soal managemen dari pusat ke daerah, dengan tiak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik. Dengan demikian maka dukungan masyarakat menjadi sangat diperlukan. “social support” dari karyawan harus diikutsertakan dalam pengawasan. Misalnya pengangkatan karyawan harus banyak diisi oleh orang-orang dari daerah dimana perusahaan itu terus berada.


Agar masyarakat terjamin akan kebutuhannya dalam hal sandang, pangan dan papan maka pemerintah perlu memiliki “Iron Stock” yang lebih. Koordinasi bidang ekonomi dan keuangan diperlukan Komando Operasi Ekonomi (KOE), bertugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mencapai perbaikan atau penyederhanaan prosedur-prosedur, seperti dalam bidang ekspor-impor.

11:01 AM | 0 comments | Read More

Sejarah dan Riwayat Perjuangan Soekarno-Hatta

Dalam sejarah pergerakan nasional dan kontemporer Indonesia, peranan para tokoh sejarah memegang kunci bagi kemerdekaan Indonesia. Sejarah para tokoh dan organisasi serta tujuannya banyak menghiasi perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa lalu mereka menjadi penganjur terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan rakyat.

Mereka banyak terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan konflik politik yang terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman. Setelah Indonesia merdeka, mereka dihadapkan pada persoalan bagaimana mempraktekkan apa yang dicita-citakan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Di antara mereka yang menarik untuk dibahas adalah Soekarno-Hatta, karena keduanya berhasil menjadi pimpinan puncak ketika Indonesia merdeka hingga mereka kemudian “berpisah” secara baik-baik karena keyakinan politik yang berbeda.

Akhirnya, dasar pemikiran kedua tokoh ini kemudian banyak menjadi kajian berbagai ilmu. Namun demikian, seruncing apapun konflik tersebut, ternyata tidak memunculkan bentuk-bentuk perilaku politik yang cenderung anarki di antara keduanya. Mereka selalu menunjukkan persatuan dan kekompakan dalam hubungan sosial maupun kekeluargaan. Hal ini ditunjukkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta hingga akhir hayat mereka. Satu hal yang patut kita renungkan adalah bagaimana kita menyikapi tingkah laku sebuah pertentangan yang ada tanpa harus meninggalkan demokrasi dan hukum. Adakah konflik yang terjadi antara Soekarno dan Hatta yang bisa diambil sebagai pelajaran?

Di bagian kali ini kami akan mengangkat dari sisi pemikiran Ekonomi dari kedua tokoh ini untuk membangun bangsa yang baru terlahir ini ?


Riwayat Perjuangan Soekarno-Hatta

Kolonialisme Belanda di Indonesia, telah berurat dan berakar menguasai kehidupan bangsa Indonesia. Dominasi politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, dan penetrasi budaya, adalah wujud nyata dari kolonialisme. Perjuangan pergerakan Indonesia yang dimulai sejak awal abad XX, semakin lama semakin menunjukkan kegigihannya. Organisasi, taktik, dan strategi berjuang yang lebih modern menjadi ciri pergerakan bangsa Indonesia pada saat itu.

Setelah Perang Dunia I, semakin banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda dan mereka terlibat dalam pergerakan Indonesia, yaitu Indisch Vereeniging tahun 1908 yang kemudian setelah tahun 1925 menggunakan nama Perhimpunan Indonesia (PI) serta menerbitkan majalah “Indonesia Merdeka” yang dipelopori oleh Hatta. PI mencoba menyadarkan teman-teman seperjuangan tentang komitmen sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka, menghapus gambaran orang Belanda tentang Indonesia, dan mengembangkan ideologi yang bebas dari pembatasanpembatasan khususnya komunisme. (Ingleson, 1988) Itulah ideologi nasionalis PI yang didalamnya mempunyai unsur kesatuan nasional yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia; unsur solidaritas untuk mempertajam konflik dengan penjajah; unsur nonkooperasi yang jadi dasar bahwa kemerdekaan harus direbut; dan unsur swadaya yang mendasari kepercayaan atas kekuatan sendiri. Skema perjuangan Hatta dan kawan-kawan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada tahun 1932, Hatta menjadi ketua PNI-baru. Organisasi ini pada tahun 1933 sudah mempunyai 65 cabang, dan kegiatan untuk mewujudkan Indonesia merdeka terus dilakukan. Ketika PPPKI dibentuk, Hatta tidak setuju dan PNI-Baru nya juga tidak jadi anggota “persatuan” itu. Ia bersikap kritis atas “persatuan” itu dan menyebutnya sebagai “persatean”. Atas kegiatan politik Hatta dan kawan-kawan tersebut, menyebabkan pemerintah kolonial menangkapnya tahun 1934. (Pringgodigdo, 1984)

Sementara itu, Soekarno yang lulus ELS tahun 1921, sejak masa mudanya dekat dengan tokoh HOS Cokroaminoto. Soekarno mulai berjuang sejak 1918 dan memulai karier politik yang sesungguhnya pada tahun 1927 dengan mendirikan PNI, dan setahun kemudian berhasil mendirikan PPPKI tahun 1928. Sikapnya yang populis, menyebabkan dia selalu memikirkan rakyat dalam objek perjuangan polilitiknya. Soekarno mempunyai pemikiran yang anti elitisme, anti imperialisme dan anti kolonialisme. Dia enggan dengan soal-soal ekonomi dan lebih suka berpikir sosial demokrat. Tahun 1930, Soekarno ditangkap karena ucapan-ucapannya yang keras terhadap pemerintah kolonial. (Onghokham dalam Abdullah, 1978: 20) Dalam usaha untuk mencapai Indonesia merdeka, Soekarno selalu mengingatkan kepada para pemimpin organisasi pergerakan, hendaknya bangsa Indonesia sudah bersatu lebih dulu dalam suatu organisasi rakyat umum yang tidak dapat dipatahkan, sebelum peperangan Lautan Teduh pecah. Menurut Soekarno, peperangan itu ialah perjuangan untuk merebut dan menguasai Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak mempunyai persatuan maka bangsa Indonesia hanya akan menjadi bola permainan negeri-negeri yang berperang saja. Buah pemikiran Soekarno yang sangat dikenal adalah faham Marhaenisme. Soekarno mengartikan Marhaenisme sebagai suatu ideologi kerakyatan yang mencitacitakan terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara merata. Asas Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi.

10:56 AM | 0 comments | Read More

Banyak partai politik yang berhaluan nasionalis

Jika ditanyakan kepada semua partai politik, apakah mereka berhaluan nasionalis dan memperjuangkan nasionalisme Indonesia itu? Maka mereka pasti menjawab: ya, kami nasionalis tulen, yang menempatkan nasionalisme itu sebagai aras perjuangan partai kami. Bahkan, partai yang mengedepankan agama pun, jika ditanya soal nasionalisme, maka mereka akan segera menjawab: kami nasionalis-religius.

Akan tetapi, kendati ada banyak partai politik yang berhaluan nasionalis, mengaku menempatkan nasionalisme sebagai aras perjuangan politiknya, tetapi tetap saja kekayaan alam kita yang melimpah bisa diangkut dengan mudah oleh perusahaan-perusahaan asing ke negeri asalnya. Meskipun banyak partai yang mengaku nasionalis, baik yang terang-terangan nasionalis maupun yang nasionalis religius, tetapi kondisi rakyat Indonesia sangat miskin dan sengsara.

Apa pula hubungannya antara nasionalisme Indonesia dan perampokan sumber daya alam? ataukah, apa hubungan nasionalisme Indonesia dengan persoalan rakyat Indonesia yang miskin dan sengsara?

Sejak awal, jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno sudah mengatakan bahwa watak dari nasionalisme Indonesia adalah sosio-nasionalisme, sebuah bentuk nasionalisme yang secara terang-terangan berbeda dengan nasionalisme di eropa atau nasionalisme borjuis.

Dalam penjelasan mengenai apa itu sosio-nasionalisme Bung Karno mengatakan:

“Memang, maksudnya sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga keadaan yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, dan tidak ada kaum yang papa-sengsara.”

Menyimak pernyataan Bung Karno di atas, terang sekali bahwa sosio-nasionalisme atau nasonalisme Indonesia itu adalah berjuang untuk kemajuan atau kemaslahatan seluruh rakyat, bukan segelintir orang atau golongan. Mari kita melihat fakta: ekonom dari ECONIT, Hendri Saparini pernah mengungkapkan, ada 150 orang terkaya di Indonesia menguasai Rp650 trilyun, sedangkan ada 40 juta rakyat Indonesia hidup dengan 6 ribu per-hari.

Masyarakat yang pincang, dalam pengertian Bung Karno, adalah masyarakat kapitalis, yang mana di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial. Oleh karena itu, Bung Karno menegaskan, bahwa sosio-nasionalisme itu haruslah nasionalisme kaum marhaen, dan menolak segala tindak borjuisme yang dianggap penyebab kepincangan.

Kalau mau disederhanakan lagi: sosio-nasionalisme Indonesia itu tidak hanya mencari atau mengusahakan Indonesia merdeka, yaitu lepas dari kolonialisme dan imperialisme, tetapi juga mengusaha hilangnya kepincangan dalam masyarakat, yaitu menghilangkan susunan masyarakat kapitalis. Pendek kata: sosio-nasionalisme itu adalah anti-imperialisme dan anti-kapitalisme.

Dan, karena berwatak anti-imperialisme dan anti-kapitalisme, maka nasionalisme Indonesia tidak berhenti pada tercapainya Indonesia merdeka saja. Sebaliknya, Indonesia merdeka itu hanya syarat saja untuk memperbaiki Indonesia yang rusak itu.

Sekarang, kita tanyakan kepada partai-partai yang mengaku nasionalis itu, apakah mereka juga anti-imperialisme dan anti-kapitalisme? Kalau tidak, mereka berarti bukanlah sosio-nasionalis atau bukan nasionalis ala Indonesia, melainkan nasionalis borjuis.

Seorang nasionalis, kata Bung Karno, harus membuka mata terhadap keadaan-keadaan yang nyata di dalam masyarakat. Jika ada nasionalis hanya sibuk bekerja di gedung parlemendan kurang peka dengan persoalan rakyat di sekitarnya, maka mereka itu bukan nasionalis. Seorang sosio-nasionalis, dalam pengertian Bung Karno, nasionalis yang mau memperbaiki masyarat dan juga anti segala stelsel (sistem) yang mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat itu.

10:54 AM | 0 comments | Read More

Saat G30S, Bung Karno Teradang Kepungan Tentara

Kabar penembakan di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution pada 30 September 1965 membuat kaget Presiden Seokarno. Atas saran Letnan Kolonel Polisi (Purn) Mangil Martowidjojo, Komandan Detasemen Kawal Pribadi dari Resimen Cakrabirawa kala itu, Bung Karno meninggalkan Wisma Yaso menuju Istana Merdeka. (Baca lengkap: Kegiatan Bung Karno Kala G30S/PKI Versi Pengawal)

Waktu konvoi sampai Jembatan Dukuh Atas, ada kabar lewat pemancar radio bahwa Istana dikepung tentara. Dengan handie talkie, Mangil mencoba menghubungi mobil Chrysler hitam berplat B 4747, yang ditumpangi Bung Karno. Tapi gagal. Sebab, alat komunikasi itu tidak berfungsi baik.

»Dengan kecepatan 40 kilometer per jam, mobil Chrysler semakin mendekati Istana,” kata Mangil dalam artikel Kisah-kisah Oktober 1965 pada majalah Tempo edisi 6 Oktober 1984.

Masih berusaha mengubah rute kendaraan, Mangil berteriak ke konvoi agar belok kiri, menuju Jalan Kebon Sirih. Tapi usahanya sia-sia. Ajudan Bung Karno, Suparto, tidak mendengar perintah Mangil. Mobil Bung Karno tak berbelok, sedangkan dari kejauhan terlihat tentara yang mengepung Istana. Mangil kembali berteriak. Kali ini lebih keras, sampai akhirnya iringan mobil berbelok ke Jalan Budi Kemuliaan.

Karena lalu lintas macet, rombongan sempat terhenti. Kemudian muncul panggilan radio dari ajudan Kolonel Saelan. Mereka diminta menuju ke Grogol, ke tempat Harjati. »Dia adalah istri Bapak (Bung Karno) yang lain,” kata Mangil.

Konvoi tiba di rumah Harjati sekitar pukul 08.00. Satu jam kemudian, datang Ajudan Komisaris Besar Sumirat dan Jaksa Agung Muda Brigjen Sunaryo. Mereka pun berunding soal tempat yang aman buat Bung Karno. Sejumlah usul keluar. Misalnya ke rumah kosong milik Sie Bien Ho di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tapi ide ini ditolak. Kolonel Saelan menginstruksikan Bung Karno dibawa ke Halim Perdanakusuma.

Kata Mangil, instruksi ini sesuai dengan pedoman bila presiden dalam bahaya. Beberapa pilihan menurut pedoman itu yakni dilarikan ke asrama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI, atau menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di mana tersedia pesawat Jetstar yang siap terbang, langkah lainnya ke Tanjung Priok di mana ada dua kapal ALRI Varuna I dan Varuna II, atau Istana Bogor di mana terdapat helikopter.

»Berganti ke VW kodok biru, Bapak, Brigjen Sunaryo, dan Ajudan Sudarso menuju Halim pukul 09.30. Mobil dikendarai Suparto,” ujar Mangil.

G30S, Soekarno Bersembunyi di Halim dan Bogor
Selama pergolakan Gerakan 30 September 1965, Presiden Soekarno sempat berpindah tempat persembunyian beberapa kali. Dari Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Bung Karno mengumpet di Grogol, di rumah istrinya, Harjati. Kemudian ia hijrah ke Landasan Udara Halim Perdanakusuma. (Baca selengkapnya: Saat G30S, Bung Karno Teradang Kepungan Tentara)

Belum sampai landasan, mobil yang ditumpangi Bung Karno berbalik arah. Sebab, di depan Markas Angkatan Udara Halim, berdiri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani dan deputinya, Leo Wattimena. Mereka pun mencari tempat peristirahatan sementara bagi Bung Karno.

»Akhirnya kami ke rumah Komodor Susanto,” kata Letnan Kolonel Polisi (Purn) Mangil Martowidjojo di majalah Tempo edisi 6 Oktober 1984. Di masa terjadinya gerakan 30 September 1965, Mangil berlaku sebagai Komandan Detasemen Kawal Pribadi dari Resimen Cakrabirawa. Sedangkan Komodor Susanto adalah pilot pesawat yang biasa dipakai Bung Karno bila keliling Indonesia.

Di rumah itu, datang Brigadir Jenderal Supardjo, Mayor Subambang, Mayor Sutrisno, dan Brigadir Jenderal Sabur. Menjelang tengah hari, datang Jaksa Agung Jenderal Sutardhio dan Jaksa Agung Muda Brigjen Sunaryo. Lalu muncul Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata, Pangak Jenderal Sutjipta Judodihardjo, serta Menteri Koordinator Kabinet Dwikora I Dr Johannes Leimena.

Sekitar pukul 17.00, anak-anak Bung Karno hadir. Mereka adalah Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh. Tapi keempatnya tidak lama di sana. Mereka langsung diterbangkan ke Bandung dengan helikopter. Pukul 18.00, Komodor Susanto melaporkan adanya konvoi militer menuju Halim. »Tapi iringan dihentikan di depan pos PGT (Pasukan Gerak Tjepat) TNI-AU,” kata Mangil.

Malamnya, pukul 20.00, istri kelima Bung Karno, Ratna Sari Dewi Soekarno, datang ke Halim. Tapi tidak lama juga. Usai berdiskusi dengan Bung Karno, ia kembali ke Wisma Yaso. Sedangkan Kolonel Saelan mengatur persiapan buat meninggalkan Halim.

Kata Mangil, pelarian itu berjalan bertahap. Bung Karno menumpang mobil Prins biru, berplat B 3739 R. Bersama dia ada Leimena, Bambang Wijanarko Sudarso sebagai ajudan Bung Karno, dan Suparto. Semua pengawal, kecuali seorang yang berseragam Cakrabirawa, memakai baju preman. Selain itu tiap orang membawa revolver. Tujuannya agar tidak mencolok tentara yang patroli.

»Total ada delapan mobil pada rombongan. Di dalam jip terdapat 18 senjata Thomson. Dan jelang tengah malam, kami sampai di Istana Bogor,” kata Mangil.

10:48 AM | 0 comments | Read More

Bung Karno Berbicara Soal Krisis Kapitalisme

Bung Karno sering dianggap tidak faham ekonomi. Herbert Feith, dalam buku The Decline of Constitutional Democracy, mengkategorikan Bung Karno sebagai pemimpin solidarity maker (pemimpin massa). Feith menyebut tipe pemimpin solidarity maker hanya memiliki keahlian menghimpun dan membakar gelora massa, tapi tidak memiliki kecakapan untuk mewujudkannya.

Frans Seda, yang pernah menjadi menteri menjelang akhir kekuasaan Bung Karno, menganggap pengetahuan Bung Karno tentang ekonomi sangatlah berbobot. Tetapi, kata Frans Seda, pengetahuan ekonomi Bung Karno tidak bisa disamakan dengan Hatta.

“Bung Hatta menguasai ilmu dan analisa tentang sistem dan proses ekonomi, sedangkan Bung Karno punya feeling sebagai seniman cendekia tentang sistem ekonomi dengan segala implikasinya,” terang Frans Seda dalam buku “Frans Seda-Simfoni Tanpa Henti- Eknomi Politik Masyarakat Baru Indonesia”, yang diterbitkan Grasindo tahun 1992.

Bung Hatta memang pernah mengikuti pendidikan formal mengenai ekonomi secara mendalam di Rotterdam, Belanda. Boleh dikatakan bahwa Bung Hatta merupakan ahli ekonomi pertama dalam sejarah Indonesia. Bung Karno punya buku lengkap yang secara khusus membahas teori-teori ekonomi, yaitu “Beberapa Fasal Ekonomi”, yang ditulisnya dari tahun 1935 hingga 1941.

Sementara Bung Karno belajar ekonomi (dan politik sekaligus) dari guru-guru sosial-demokratnya dan karangan-karangan ekonom marxist yang terkenal jaman itu seperti Rudolf Hilferding, JA Hobson, Karl Kautsky, dan Rosa Lusemburg.

Dan, seperti dikatakan Frans Seda, Bung Karno-lah yang paling getol dan konsisten menggunakan analisa ekonomi marxisme dalam menganalisa struktur masyarakat, sistem kolonialisme, dan juga feodalisme. Bung Karno sendiri merumuskan gagasan-gagasannya dalam Pokok-Pokok Sistem Ekonomi Terpimpin.

Dalam sebuah kuliah tentang Pancasila di Istana Negara, 3 September 1958, Bung Karno menguraikan panjang lebar soal krisis kapitalisme. Katanya, Kapitalisme itu punya penyakit yang inherent, yaitu suatu pembawaan (sifat) dari kapitalisme itu sendiri. Penyakit inherent itu adalah kapitalisme akan selalu diganggu dengan krisis dan krisis itu terkadang berlangsung periodik.

Pandangan Bung Karno mengenai krisis kapitalisme yang bersifat inheren, tentunya sangat dekat dan akrab dengan analisa Marxisme. Dalam Manifesto Komunis yang digarap oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dikatakan:

“Sudah sejak berpuluh-puluh tahun sejarah industri dan perdagangan hanyalah sejarah pemberontakan tenaga-tenaga produktif modern melawan syarat-syarat produksi modern, melawan hubungan-hubungan milik yang merupakan syarat-syarat untuk hidup bagi borjuasi dan kekuasaannya. Cukuplah untuk menyebut krisis-krisis perdagangan yang dengan terulangnya secara periodik, setiap kali lebih berbahaya, mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat borjuis. Di dalam krisis-krisis ini tidak saja sebagian besar dari baranghasil-baranghasil yang ada, tetapi juga dari tenaga-tenaga produktif yang telah diciptakan terdahulu, dihancurkan secara periodik.

Pernyataan Marx dan Engels itu juga diulangi Bung Karno. Menurut Bung Karno, saat kapitalisme banyak untung datanglah krisis. Pada saat kapitalisme hidup lagi, datang lagi krisis ekonomi. “Hidup lagi, banyak lagi untung, krisis lagi,” kata Bung Karno, seolah mengulang dalil-dalil Marxisme.

Bung Karno pun akrab dengan istilah “conjunctur” (kenaikan) dan “krisis” (kejatuhan). Ia mencatat bahwa terkadang periode krisis itu berlangsung “beberapa puluh tahun sekali”. Tetapi ada periode yang cukup lama, sering disebut “Im Aufstieg”, yaitu dari periode abad ke-18 hingga abad ke-20. Dalam periode itu ada conjunctur dan krisis.

Berikut cara Bung Karno menjelaskan conjucture itu:

“Barang produksi banyak dan juga laku, sehingga meerwaarde (nilai tambah) yang masuk ke kantong sang pengusaha banyak sekali. Produksi tinggi dan selalu habis terjual. Ini namanya conjunctur. Memang, kapitalisme membuat barang untuk dijual. Kapitalisme tidak membuat barang untuk individuale consumptie. Sang kapitalis membuat barang itu tidak untuk dirinya. Kapitalis membuat kue mari misanya, membikin itu bukan untuk dimakan sendiri. Tetapi: untuk dijual dengan untung. Untung adalah sebagian daripada meerwaarde yang masuk ke dalam kantongnya. Ini adalah sifat dari kapitalisme: produksi untuk dijual dengan untung.”

Tetapi, kata Bung Karno lebih lanjut, produksi itu akan sampai pada suatu titik dimana tidak semua hasil produksi tidak habis terjual. Itulah yang disebut krisis overproductie (over-produksi). Situasi itu terjadi, katanya lagi, ketika suatu barang tidak bisa dijual lagi, produksi mandeg atau terpaksa diperkecil atau dikurangi.

Ketika itu terjadi, kata Bung Karno, biasanya si kapitalis akan merespon dengan perbaikan dalam sistem produksi; perbaikan mesin-mesin, propaganda daripada produksinya yang lebih menarik kepada rakyat; penekanan daripada tenaga kaum buruh yang georganiseerd (terorganisir) di dalam serikat-serikat pekerja, dan lain sebagainya.

Analisa Bung Karno itu lagi-lagi sangat kental dengan analisa Marxisme; bahwa kejatuhan tingkat keuntungan akan direspon si kapitalis dengan mekanisasi produksi, menyebarkan iklan, memperluas sistim kredit konsumsi, dan menekan upah pekerja dan menghancurkan gerakan buruh terorganisir.

Pada suatu titik, seperti diuraikan Bung Karno, mekanisasi alat-alat produksi dan efisiensi itu mencapai tingkat maksimum, yaitu suatu fase dimana kecakapan manusia sudah sampai pada puncaknya untuk memperbaiki alat-alat. Saat itu, sistim bedrijf (perusahaan) sudah tidak bisa lagi disempurnakan.

Sementara, bersamaan dengan situasi itu, gerakan buruh sudah tumbuh dengan kuat dan terorganisir. Gerakan buruh menuntut kenaikan terhadap upah dan kondisi kerja mereka. Pada saat itulah, kata Bung Karno menyimpulkan, keuntungan (meerwaarde) si kapitalis akan semakin mengecil atau berkurang.

Bung Karno pun mencontohkan krisis yang menimpa pabrik-pabrik mobil Amerika Serikat jaman itu: Chrysler dan Ford Continental. Keduanya harus ditutup untuk sementara karena krisis.

Pada saat itulah, kapitalisme yang semakin kelelahan semakin tidak terhindarkan dari krisis-krisis yang lebih besar. Terjadilah periode yang disebut Niedergang (penurunan).

Bahkan, lebih hebat lagi, Bung Karno bisa menguraikan bagaimana krisis kapitalisme bisa menciptakan fasisme. Menurut Bung Karno, ketika kapitalisme mengalami periode krisis yang mendalam, maka demokrasi parlementer juga akan mengalami krisis dan tidak mampu bekerja.

Penyebabnya: Demokrasi parlementer memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut bermusyawarah, tetapi alat propaganda, surat kabar, sekolah dll tetap di tangan si kapitalis. Meskipun kaum buruh bisa berpartisipasi dalam parlemen ini, tetapi mereka sulit untuk menguasai parlemen ini. Sehingga kaum buruh tidak bisa menuntaskan persoalannya.

Pada titik itulah, ketika demokrasi parlementer tak lagi menjadi jawaban atas krisis, maka kapitalisme memberi jalan kepada fasisme untuk menyelamatkan sistem. Inilah yang terjadi ketika kapitalisme mengalami krisis berat pada tahun 1920-an hingga 1940-an: kebangkitan fasisme dan perang dunia.

Bung Karno memang tidak bisa menjelaskan ekonomi secara “jelimet” (jeli), tetapi ia mengerti dengan betul apa itu ekonomi secara filosofis dan operasional. Ia mengerti dengan baik bagaimana sebuah ekonomi dapat diorganisir untuk kesejahteraan rakyatnya. Hanya saja, memang, pembangunan ekonomi tidak serta-merta dapat dihitung dengan rekenla

10:46 AM | 0 comments | Read More

Meneladani Pemikiran Ekonomi Bung Karno

JIKA kita kembali kepada fakta sejarah masa lalu, Bung Karno beserta tokoh lainnya berhasil merumuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara yang sesuai dengan pandangan hidup dan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebuah cita-cita yang tertuang dalam rumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 berkomitmen untuk memerdekakan seluruh rakyat Indonesia. Baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Sehingga, terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas merdeka dari segala bentuk penjajahan dan terpenuhinya hak sebagai warga negara untuk berpenghidupan laik.

Menilik penyelenggaraan pemerintah hari ini, secara kasatmata masyarakat bisa menilai bahwa cita-cita mewujudkan demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat belum terwujudkan. Terlebih kecenderungan melemahnya peran negara yang dibuktikan dengan politik kepentingan. Selain itu, juga kebobrokan penyelenggara negara adalah bukti cita-cita Indonesia berdikari di bidang ekonomi sangat jauh dari bukti.

Benang merah kondisi ekonomi negara kita saat ini adalah buntut atas keberpihakannya kepada sebuah sistem ekonomi neoliberalisme. Di mana sangat menjunjung tinggi individualisme dan mekanisme pasar. Dampaknya, peran negara kalah oleh kelompok kapital yang sangat bebas mengocok perekonomian Indonesia.

Seharusnya kita tetap berpijak pada pemikiran ekonomi para founding father yang berhasil meletakkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas ekonomi Indonesia. Seperti dicontohkan Bung Karno.

Pidato Bung Karno yang berjudul Deklarasi Ekonomi pada 1963 banyak memuat pemikiran dasar strategi ekonomi. Bung Karno mencoba menggunakan analisa marxisme untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi Indonesia.

Selain itu, dalam berbagai kesempatan pun Bung Karno mengungkapkan kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak mungkin diraih bila tak berdikari dalam ekonomi. Begitu pula dengan kemandirian ekonomi, tidak dapat dilaksanakan bila bangsa kita tak ada kedaulatan secara politik serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdikari yang digagas Bung Karno tidak hanya sebagai tujuan. Tapi juga sebagai prinsip dari cara mencapai tujuan. Di mana, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. Tentunya nilai-nilai kemandirian ini bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan demikian, nilai kemandirian dalam pemikiran ekonomi berdikari, Bung Karno berusaha memunculkan pemecahan persoalan ekonomi. Yakni dengan harapan, rakyat bisa berdaulat terhadap persoalan-persoalan ekonomi.

Sebagaimana pernyataannya dalam amanat proklamasi; ’’Perasaan dan pikiran saya mengenai ekonomi adalah sederhana, amat sederhana sekali. Boleh dirumuskan sebagai berikut: Kalau bangsa-bangsa yang hidup di padang pasir yang kering dan tandus bisa memecahkan persolan ekonominya, kenapa kita tidak’’.(Amanat Proklamasi IV:99)

Pernyataan tersebut jelas sindiran yang bermuatan motivasi bagi kita sebagai generasi penerus Indonesia. Gambaran dari pernyataan beliau bermaksud agar kita bisa memanfaatkan wilayah yang luas dengan kekayaan sumber alam melimpah dari bumi Indonesia untuk kemakmuran.

Tentu saja pernyataan beliau bukan hanya omong kosong. Tapi bukti dari gagasan beliau adalah dengan adanya Deklarasi Ekonomi (1963). Yakni meletakkan politik sebagai pembuka jalan bagi kebijakan perekonomian.

Dengan kekuatan politik ekonomi, Bung Karno berhasil berjuang menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme asing yang merenggut hak-hak rakyat Indonesia dan dengan mengembalikan kedudukan rakyat sebagai kekuatan ekonomi.

Menurut Bung Karno, rakyat adalah pemilik alat produksi. Sehingga, kedaulatan ekonomi harus di tangannya yang pada masa itu dikuasai para kapital (pengusaha) dan kaum feodal.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam menjaga konsistensi terhadap kekuatan rakyat, Bung Karno sangat selektif pada bantuan/pinjaman modal asing. Bahkan, apabila pinjaman asing mengandung berbagai persyaratan untuk campur tangan dalam urusan kebijakan negara, sama halnya menggadaikan kedaulatan negara di tangan asing.

Berbanding terbalik dengan kondisi kebijakan penyelenggara negara kita saat ini, yang terkesan menggadaikan negara demi kepentingan pencitraan. Terbukti dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia pada 2012 menjadi USD221,60 miliar dari sebelumnya USD132,63 miliar pada 2006. (Data Bank Indonesia 2012).

Jika Bung Karno berani mengeluarkan pernyataan; go to hell with your aid, terhadap bantuan asing yang berlatar belakang kepentingan politik. Apakah penyelenggara negara kita saat ini berani demikian?

Tentu kita semua mengetahui jawabannya. Sebab, hingga kini para pemimpin kita masih bermental pengemis, peminta-minta utang kepada negara lain.

Hendaknya, gagasan Bung Karno yang menjadikan kekuatan rakyat sebagai tonggak untuk menjaga kedaulatan ekonomi bisa diteladani oleh penyelenggara negara kita saat ini dengan menolak tegas campur tangan asing

10:42 AM | 0 comments | Read More

Sukarno adalah ahlinya dalam menciptakan ekonomi modal

Banyak orang bilang Sukarno itu nggak paham ilmu ekonomi, Sukarno itu ganyang Malaysia untuk menolehkan perhatian rakyat pada ekonomi yang amburadul.

 

Padahal Sukarno ini benar-benar mendalami apa yang dinamakan Ilmu Ekonomi Politik, Ekonomi Politik adalah Ilmu paling dasar yang merumuskan kebijakan-kebijakan politik atas ekonomi masyarakat seperti : akumulasi kapital, distribusi kekayaan dan pasar. Tiga soal pokok ini dikuasai Bung Karno bahkan sejak tahun 1924.

Guru pertama Bung Karno soal ekonomi politik adalah Hartagh. Suatu siang Bung Karno disuruh untuk mencari buku-buku interpretasi atas Karl Marx : "Kalau kamu ingin masuk ke dalam alam pikiran Marx, baca dulu buku-buku interpretator dari Marx" lalu Sukarno menuruti nasihat Hartagh itu. Bung Karno membaca tiga buku interpretasi atas Das Kapital. Kemudian tahun 1922 Sukarno mulai membaca Das Kapital langsung dari Bahasa Jerman. Pembacaan atas Das Kapital inilah yang mencerahkan Sukarno, tentang bagaimana : "Manusia dibebaskan atas penindasan struktur yang tercipta atas komoditi".

Paham dasar Sukarno atas pembebasan masyarakat itu ia arahkan pada pembebasan ekonomi, ini yang pertama-tama dilakukan Sukarno. Dan inilah yang ia ucapkan di depan Pengadilan Bandung sekitar tahun 1932 dalam Pledoi-nya "Indonesia Menggugat". Di umur awal 30-an, Sukarno sudah berpidato dengan uraian yang amat-amat melampaui jamannya, Sukarno bercerita di depan Tuan-Tuan Hakim tentang "Sejarah ekonomi Indonesia, Perampasan Tanah-Tanah rakyat untuk Perkebunan Asing sampai dengan Uraian teliti Sukarno, soal kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. "Bayangkan Tuan-Tuan" kata Sukarno...."Kehidupan seorang manusia Indonesia, ini lebih sengsara dari kehidupan seekor anjing Tuan Besar, mereka hanya bisa hidup dengan sebenggol (2.5 sen) sementara anjing peliharaan tuan-tuan yang bagus bisa hidup dengan 2 rupiah sehari"

Lalu Bung Karno menguraikan bagaimana orang-orang Eropa dan para Komprador Pribumi bekerjasama memperbudak rakyat Indonesia. Bung Karno dengan terang-terangan menelanjangi cara hidup pemeras-pemeras itu dengan amat jitu, untuk itulah ia harus masuk bui. Di dalam bui Sukarno terus mendalami ekonomi politik dengan amat detil.

Fase pertama ekonomi politik Sukarno yang ia dapatkan adalah :"MODAL" disini kemudian Sukarno mengambil kesimpulan bahwa : "Modal harus bisa didapatkan bila kita menang secara Geopolitik". Lalu Geopolitik didalami dengan amat detil oleh Sukarno.

Di tahun 1935 Sukarno sudah mendapatkan fakta bahwa dunia ini sedang diperebutkan oleh tiga kekuatan besar. Menurut Bung Karno dalam tulisan-tulisannya di koran. Kekuatan besar itu menurut Sukarno adalah "Kapitalisme yang Masuk ke dalam tahapan baru" ini diwakili negara-negara Industri : Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Belanda. Lalu kedua Negara-Negara lama yang sudah melampaui kejenuhan atas Kapitalisme tapi masuk ke dalam tahapan pembusukan Kapitalisme, negara ini ditopang oleh kekuatan kelas menengah, feodal dan militer, mereka masuk ke dalam Negara-Negara Fasisme. Lalu ada Sovjet Uni yang menyelenggarakan Sistem Komunisme. Disini Sukarno memperhitungkan akan ada negara-negara baru yang muncul setelah perang tiga kekuatan itu. Dan Indonesia akan jadi bagian dari salah satu kekuatan baru yang muncul itu.

Bung Karno memperkirakan bila Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk bermain diatas tiga kekuatan besar ini, maka geopolitik atas Asia Tenggara dipegang Indonesia Raya. Perhitungan Sukarno adalah bila Indonesia bermain di atas Asia Tenggara maka Indonesia akan memenangkan Pasar Asia Tenggara yang merupakan 1/4 Pasar Asia.

"Asia, akan jadi peradaban paling baru dalam dunia modern, dan Asia akan jadi kekuatan paling besar di dunia setelah negara-negara Eropa Bangkrut" Bung Karno mengatakan ini di tahun 1935. Terbukti sekarang benar adanya.

Bung Karno sudah memperhitungkan, pemenang perang akan menguasai kembali pasar-pasar baru yang kosong baik itu Fasisme, Kapitalisme atau Komunisme. Sukarno bermain cantik di atas tiga kekuatan besar itu agar Indonesia bisa memimpin barisan baru "negara-negara bebas". Kekuatan negara bebas ini adalah :

1. Menentukan produksinya sendiri

2. Memiliki pasarnya sendiri

3. Membangun ekonomi tanpa ketergantungan

4. Pembebasan masyarakat atas sistem yang menindas

5. Menjadikan manusia sebagai pusat segala ukuran-ukuran. kemajuan baik ekonomi, budaya dan peradaban.

Perkiraan Indonesia akan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 7 September 1945 berdasarkan kesepakatan Saigon gagal kemudian ada insiden sejarah yang digerakkan anak-anak muda sehingga Bung Karno harus masuk ke dalam kondisi 'fait accomply' kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemerdekaan 17 Agustus membawa konsekuensi perang dengan negara-negara sekutu. Padahal awalnya Sukarno dan Hatta ingin memilih jalur legal formal dan mereka punya perhitungan sekutu mau tidak mau harus mengembalikan jajahan dan memerdekakan bangsa-bangsa terjajah sesuai dengan kesepakatan Postdam 1944 tanpa harus melewati episode perang.

Tapi perang kemerdekaan 1945-1949 sudah terjadi, dan Sukarno paham inilah keadaan yang dikehendaki Amerika Serikat dan Sovjet Uni untuk masuk ke dalam Indonesia Raya, beruntung bagi Sukarno. Sovjet Uni masih sibuk soal Negara-Negara di Eropa Timur dan ada batasan etika bagi Stalin untuk tidak masuk ke dalam wilayah yang dulunya dikuasai sekutu barat-nya. Ini artinya : Sukarno otomatis hanya berhadapan dengan Amerika Serikat dan Belanda. Karena Inggris sendiri menarik diri tidak masuk memperebutkan Indonesia.

Sukarno dengan lihai mengadu Amerika Serikat dengan Belanda dalam pertarungan memperebutkan Indonesia. Sukarno menggunakan Amerika untuk menggebuk Belanda sampai puncaknya adalah kemenangan Indonesia merebut kembali Irian Barat ke tangan Republik pada tahun 1963 tapi ini harus dibayar mahal oleh Amerika dengan terbunuhnya JF. Kennedy, pembunuhan JF Kennedy ini tidak semata-mata adanya kesintingan Lee Harvey Oswald tapi agak bau-bau Irian Barat juga.

Soekarno dan Mao Tse Tung

Setelah kematian Kennedy, Sukarno terpaksa bertarung sendirian melawan Amerika Serikat, sial bagi Sukarno sekutu paling potensialnya Mao Tse Tung melakukan blunder dengan membui Liu Shao Chi dan menjadikan dirinya terjebak pada Revolusi Kebudayaan yang berdarah-darah. -Sukarno sendirian bertarung dengan Inggris tanpa Mao-.

Sukarno mengobarkan politik Ganjang Malaysia, perhitungannya Sukarno adalah bila Federasi Malaysia ini terjadi maka Inggris sudah menyiapkan kantong-kantong modal untuk mempersempit Pasar-Pasar di Indonesia. Kembali lagi rakyat Indonesia akan menjadi budak atas asing.

Di dalam telaahnya pada tahun 1932 Sukarno mengeluarkan analisanya. Ekonomi Indonesia yang berwatak kolonial setidak-tidaknya memiliki tiga ciri sebagai berikut :

Pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju.

Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industri maju.

Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju.

Bung Karno memperhitungkan kemudian di tahun 1963 setelah masuknya Irian Barat sebagai bagian sah Republik Indonesia. - Menghapuskan sistem ekonomi kolonial menjadi sistem "Ekonomi Merdeka", dengan bahasa yang populer adalah "Ekonomi Berdikari".

1. Indonesia tidak hanya memasok bahan mentah tapi menciptakan nilai tambahnya di Indonesia sendiri. Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi Tuan Di Bumi-nya sendiri.

2. Indonesia harus menciptakan pasar-pasarnya sendiri, bahkan menguasai Pasar Internasional. Untuk itulah diciptakan Poros Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Peking. Poros ini bukan sekedar poros politik tapi Poros Perdagangan. Lalu diciptakan Pasar bersama diantara negara-negara Non Blok, diatas Pasar itu barulah bisa dibangun Ekonomi Baru yang Merdeka, Ekonomi yang didasarkan pada kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya.

3. Indonesia harus memutar kapitalnya sendiri, membangun kekayaannya sendiri. Pembangunan Kapitalnya ini dijabarkan amat luas yang kemudian disusun oleh Djuanda. Nilai Lebih atas Produk harus dibangun di bumi Indonesia.

Konsepsi ini kemudian dipidatokan Sukarno saat berteriak Mengganjang Malaysia sekaligus meledek Malaysia sebagai "Negara yang berdiri Tanpa Konsepsi-Konsepsi". Jelas bagi Indonesia, Konsepsi Sukarno adalah menghancurkan pasar dominasi asing dan ini amat menakutkan bagi Amerika Serikat dan negara sekutunya. Karena ketika Pasar-Pasar itu kita kuasai "Maka Lonceng kematian Kapitalisme akan berbunyi".

Apabila pelaksanaan atas konsepsi Sukarno tidak diblunder oleh Suharto maka besar kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya di Asia. Mengenai Perang Inggris soal Malaysia, Sukarno ini amat lihai ia paling jagoan gertak, kemungkinan besar Sukarno malah mempermainkan Sovjet Uni, Cina dan Negara-Negara Asean tanpa harus perang beneran, coba perhatikan gaya politik Sukarno yang berliku-liku tapi pada akhirnya ia yang selalu memenangkan. Tapi sayang sekelompok Perwira Menengah malah membunuh Jenderal Ahmad Yani, Jenderal yang digadang-gadang akan jadi Presiden RI di tahun 1975.

Andai saja Ekonomi Sukarno ini berhasil maka tercipta sistem dasar Ekonomi Kerakyatan yang dijabarkan sebelumnya oleh Hatta. Karena pada dasarnya Ekonomi Kerakyatan yang disusun oleh Hatta tidak akan bisa tercipta bila tidak ada Perebutan Modal dulu.

Dan Sukarno adalah ahlinya dalam menciptakan ekonomi modal. Jadi siapa bilang Sukarno nggak ngerti apa-apa soal ekonomi.

9:17 AM | 1 comments | Read More

Generasi awal pemimpin bangsa Indonesia adalah pemikir dan konseptor

Generasi awal pemimpin bangsa Indonesia adalah pemikir dan konseptor. Jauh sebelum Indonesia merdeka, gagasan-gagasan ideal mengenai Indonesia masa depan sudah dimatangkan dalam pemikiran para pendiri bangsa. Sebut saja: Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan lain-lain.

Tidak terkecuali gagasan mengenai strategi perekonomian. Artikel kali ini mencoba menelusuri strategi perekonomian salah seorang pendiri bangsa: Soekarno. Frans Seda, yang pernah menjadi menteri menjelang akhir kekuasaan Bung Karno, menganggap pengetahuan Bung Karno tentang ekonomi sangatlah berbobot. .

Zaman ketika Bung Karno membentuk pemikirannya, kira-kira di awal abad ke-20, pengaruh marxisme sangat mencolok. Soekarno sendiri mencoba menggunakan analisa marxisme untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi Indonesia. .

Untuk mengurai pemikiran Bung Karno mengenai strategi perekonomian, saya akan bertolak pada salah satu pidato Bung Karno. Pada tahun 1963, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul “Deklarasi Ekonomi”. Meski tidak terlalu panjang dan mendetail, namun pidato itu cukup memadai guna mengantar kita memahami strategi dasar pemikiran Bung Karno. .

Dua tahap revolusi

Bung Karno, seperti juga Bung Hatta, meletakkan politik sebagai pembuka jalan bagi kebijakan perekonomian. Jadi, politik mempanglimai proses pembangunan ekonomi nasional.

Soekarno memaknai proses perjuangan bangsa menggapai cita-citanya sebagai sebuah proses revolusi. Di sini, ia membagi dua tahap revolusi Indonesia: tahap pertama adalah nasional demokratis dan tahap kedua disebut revolusi sosialis.

Tapi dua-tahapan ini tidak dipisahkan oleh tembok; tidak terpisahkah alias tidak terputus-putus. Bagi Bung Karno, revolusi nasional-demokratis merupakan prasayarat dan sekaligus persiapan menuju tahap revolusi sosialis. Ada kemiripan dengan gagasan Lenin: dua tahap revolusi yang tidak terinterupsi.

Pada tahap revolusi nasional-demokratis itu, politik perekonomian Indonesia harus berjuang menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme. Sedangkan pada tahap revolusi sosialis, tugas perekonomian Indonesia adalah menciptakan masyarakat tanpa penghisapan manusia atas manusia (tanpa exploitation de I’homme par I’homme).

Di sini, perlu ditekankan, bahwa Soekarno menolak pandangan kaum evolusioner tentang keniscayaan transisi dari pertanian yang bercampur dengan industri kecil menuju tingkat kapitalisme industrial.

Soekarno juga menentang pendapat kaum fasen-sprong, bahwa masyarakat agraris bisa langsung meloncat ke masyarakat sosialis tanpa melalui kapitalisme.

Soekarno, seorang penganut materialisme-historis, menganggap dua pendapat di atas tidak sesuai dengan hukum objektif perkembangan sejarah. Tahap industrialisasi, misalnya, tidak akan tercapai jikalau ekonomi nasional dibelenggu oleh feodalisme dan imperialisme.

Strategi dasar perekonomian

Kita sedang dalam tahap revolusi nasional-demokratis. Pada tahap ini, seperti diterangkan Soekarno, tugas ekonomi kita adalah menghapus sisa-sisa imperialisme dan feodalisme di lapanngan ekonomi.

Di sini, Soekarno menjelaskan, pada tahap nasional-demokratis mutlak diadakan mobilisasi seluruh potensi ekonomi nasional, baik potensi pemerintah maupun koperasi dan usaha swasta, guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara.

Soekarno mengatakan: “..yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk memulai industrialisasi.”

Soekarno menyakini, di negara baru merdeka seperti Indonesia, modal utama pembangunannya adalah kekayaan alam. Dengan demikian, titik tekan utama pembangunan adalah pertanian dan perkebunan. Disamping, pemerintah juga mulai mengelola kekayaan pertambangan.

Ada yang menarik dari pemikiran ekonomi Bung Karno: ia meletakkan massa rakyat sebagai tulang-punggung pembangunan ekonomi. Nah, kekuatan massa rakyat inilah yang diolah dengan semangat gotong-royong. Inilah yang sering dilupakan ekonom-ekonom sekarang!

Soekarno faham betul, bahwa sekalipun imperialisme bisa dipukul di dalam negeri, tetapi secara internasional ia akan terus menciptakan rintangan. Makanya, agar ekonomi Indonesia tidak terisolasi, maka mutlak kerjasama ekonomi dan perdagangan terutama dengan negara-negara “new emerging forces” (Nefo), yakni negara-negara anti-kolonial yang baru merdeka dan blok sosialis.

Soekarno juga menganjurkan agar pembangunan dimulai dari “modal dan kekuatan yang kita punyai”. Saya kira, ini adalah prinsip dasar pemikiran Soekarno: “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari) —yang kemudian disempurnakan menjadi konsep Berdikari.

Ada tiga syarat mutlak memulai pembangunan nasional:

Pertama, penguasaan bangsa Indonesia atas keseluruhan aktivitas ekonomi. Ini penting guna melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonialis dan imperialis, yang selalu merintangi rencana pembangunan revolusioner. Pada tahun 1960-an, kata Soekarno, 80% aktivitas ekonomi sudah ditangan bangsa Indonesia.

Kedua, pemerintah harus menyusun rencana aktivitas ekonominya secara konsepsional, organisasional, dan struktural. Pada saat itu, bangsa Indonesia sudah punya program yang disebut “Rencana Pembangunan Semesta Berencana”.

Ketiga, memperkuat tenaga-tenaga revolusi sebagai inti atau tulang-punggung dari pembangunan ekonomi.

Berikut beberapa rancangan konsepsional, organisasional, dan struktural untuk memulai pembangunan:

1. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sudah disahkan dan ditetapkan MPRS.

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.

3. Peranan pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional.

4. 4.Penyusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS, Koperasi dan sebagainya.

Nah, ada satu lagi sikap Bung Karno yang menarik: janganlah rakyat menganggap negara sebagai sinterklas, yakni pemberi segala-galanya. Soekarno menekankan bahwa capaian ekonomi haruslah merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia bersama pemerintah.

Bagi Soekarno, sosialisme Indonesia tidaklah jatuh dari langit sebagai air embun di waktu malam, melainkan sebagai hasil keringat perjuangan bangsa Indonesia. Sosialisme Indonesia sebagai hasil pembantingan-tulang dan penguluran tenaga bangsa Indonesia.

9:02 AM | 0 comments | Read More

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berpenduduk termiskin di dunia

Kemiskinan seolah menjadi fakta tak terbantah. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berpenduduk termiskin di dunia, sekitar 39,05 juta jiwa versi Badan Pusat Statistik atau lebih dari 100 juta jiwa versi Bank Dunia. Jika ambang batas kemiskinan (poverty threshold) diukur dari kegagalan pemenuhan hak-hak dasar (basic rights) atau dengan skala pendapatan di bawah 1-2 dollar AS per hari, kita sulit mengelak.

Kegagalan menangani bencana, rentetan wabah penyakit, dan tragedi busung lapar melengkapi potret buram itu. Kemasyhuran zamrud khatulistiwa dan lautan kolam susu kian diragukan. Bagaimana mungkin negeri yang kaya sumber alam dan bertanah subur justru menjadi ladang persemaian tragedi kemiskinan?

Sebuah paradoks

Namun, mari kita gunakan logika terbalik. Selama ini, diagnosis problem kemiskinan cenderung mengabaikan kekayaan bangsa —yang kasatmata— dan orang-orang kaya di republik sebagai faktor determinan. Di tengah kemiskinan yang menjerat, ada manusia-manusia superkaya kelas dunia. Majalah Forbes Asia (18/9/2006) merilis daftar 40 orang superkaya Indonesia, dengan total kekayaan 22,27 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 200 triliun. Celakanya, di antara daftar taipan superkaya itu bercokol pemain lama, termasuk pembobol uang negara yang mengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hasil survei Merrill Lynch dan Capgemini tahun lalu juga tidak kalah heboh. Menurut kedua perusahaan jasa keuangan internasional itu, sepertiga jumlah miliarder di Singapura adalah warga Indonesia. Sepertiga dari total aset 55.000 orang terkaya di Singapura, sebesar 260 miliar dollar AS, adalah milik warga Indonesia (WNI) yang punya izin tinggal tetap di sana. Dari 55.000 orang terkaya itu, 18.000 orang adalah WNI yang berdomisili di Singapura dengan kekayaan 87 miliar dollar AS (sekitar Rp 800 triliun). Belum lagi jika ditambah kekayaan WNI yang disimpan dan diinvestasikan di negara lain. Padahal, RAPBN 2007 saja hanya berkisar Rp 713,44 triliun.

Pada masa kolonial, darah dan keringat rakyat serta kekayaan alam Nusantara dikuras Belanda. Kini, kekayaan Indonesia menjadi tulang punggung negara lain. Bukan rahasia lagi, Singapura merupakan negara yang tergantung uang gelap dari Indonesia dan China. Ironisnya, para miliarder yang bermukim di sana tetap memiliki perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan mengandalkan pasar Indonesia. Kendati para miliarder tinggal di Singapura, mereka masih mencari untung dengan mengeruk kekayaan Indonesia.

Dominasi pemodal asing

Lantas, seberapa besar kekayaan bangsa yang dapat dinikmati rakyatnya? Globalisasi ditandai pergerakan modal secara bebas, melampaui batas-batas negara- bangsa. Indonesia ternyata menjadi surga bagi pemodal asing yang bergiat menguasai sumber daya yang vital. Investor asing melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku yang murah dan melimpah serta penduduknya sebagai pangsa pasar yang potensial. Kita pun cenderung salah kaprah memaknai investasi asing sebagai suntikan dana segar dari pemodal. Padahal, aliran modal asing itu sejatinya menjadi parasit yang mengisap. Mereka beternak uang dengan menumpang mencari makan di republik ini.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah selalu menjadi incaran. Nama-nama besar Freeport, ExxonMobile, Newmon, dan Inco yang menguasai sumber-sumber kekayaan alam potensial seperti emas, nikel, gas, dan minyak bumi jelas bukan hal baru. Untuk air minum berlabel Aqua, berasal dari mata air dan dikemas di republik ini, harus kita beli dari Danone dengan harga yang tidak murah. Yang diuntungkan pun para pemodal.

Sektor finansial, terutama perbankan, juga tak lepas dari cengkeraman pemodal asing. Jangankan bank-bank papan atas seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Niaga, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Lippo, Bank Bumiputera, NISP, Permatabank, bank-bank kecil pun dilirik investor asing. Belakangan, penjualan bank swasta kepada investor asing kian gencar. Celakanya, kebanyakan bank swasta yang dimiliki asing itu lebih menggantungkan perolehan keuntungan dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang tak lain adalah uang negara. Laba triliunan rupiah yang didapat dari uang rakyat itu kembali ke kantong para investornya.

Dominasi pemodal asing di bidang perbankan tak lepas dari aturan yang membolehkan batas kepemilikan saham asing hingga 99 persen. Batas kepemilikan bank oleh pihak asing di Indonesia jauh lebih liberal dibanding negara lain. Amerika Serikat, negara dedengkot kapitalisme, hanya memberi kepemilikan asing 30 persen. Filipina membatasi kepemilikan asing 51 persen. Thailand dan India sebesar 49 persen. Malaysia, China, dan Vietnam membatasi hingga 30 persen.

Sektor-sektor vital lain pun tak lepas dari serbuan investor asing. Industri telekomunikasi pelan tapi pasti juga dikuasai modal asing. Sektor ritel dan sektor lainnya pun terus digempur pemain asing, sementara para pemain lokal kelabakan. Kibaran bendera modal asing menggerogoti ruang gerak sektor usaha putra-putra bangsa. Ironis, saat kekayaan republik ini bisa menghidupi orang asing, anak-anak negeri sendiri justru telantar.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar sejatinya merupakan sumber tenaga kerja yang berlimpah. China dan India menjadi raksasa ekonomi dengan memanfaatkan penduduknya sebagai tenaga kerja yang produktif. Jika republik ini dikelola dengan tegas dan saksama, dikawal penegakan hukum, penciptaan lapangan kerja, redistribusi keadilan sosial dengan mengutamakan kepentingan rakyat, Indonesia tidak pantas menjadi negara miskin.

Sebaliknya, Indonesia bak raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, ia bisa menggegerkan dunia!

9:11 AM | 0 comments | Read More

DANA sebesar Rp. 671.200.500.000, DI BLOKIR

Gubernur B.I. dan Direktur B.I. Juncto
Dirut dan Kacab B.N.I. Jakarta. Terancam Sanksi Pidana & Sanksi Perdata atas Uang Nasabah(Widodo)Rp. 671.200.500.000,-
Pertanggal: 24 Nopember 2006 s/d Sekarang.


(JURNAL HUKUM & H.A.M.)

Oleh:
DR(c) YOUNGKY FERNANDO, S.H., M.H.
Pimpinan Umum Majalah HUKUM & H.A.M.

I. PENDAHULUAN.

N Y A T A K A N L A H !!!

“BENAR” katakan “BENAR” dan “SALAH” katakan “SALAH”. Itulah PENEGAK HUKUM. Diluar itu PENJAHAT BERJUBAH PENEGAK HUKUM. ORANG seperti itu nantinya akan menjadi penghuni NERAKA JAHANAM(Kematian Kekal) DI AKHERAT.

CITA-CITA NEGARA Indonesia adalah Negara berdasarkan HUKUM. CIRI-CIRINYA antara lain: Setiap Warganegara kedudukannya sama di muka hukum, baik HAK maupun KEWAJIBAN. Negara WAJIB memberi perlindungan hukum kepada warganegaranya. Juga harus siap menghukum kepada siapapun yang BERSALAH termasuk juga kepada PENEGAK HUKUM yang KELIRU dalam PENEGAKAN HUKUM.

Negara Indonesia menganut SISTEM HUKUM yang antara lain ialah: “ROMAN DUTCH LAW” atau “MIXED SYSTEMS of CIVIL LAW”, dan “MUSLIM LAW”, serta “CUSTOMARY LAW”.

YANG MAHA ESA(PENCIPTA DUNIA DENGAN SEGALA ISINYA) AL QUR’AN. Terjemahan Departemen Agama R.I. Tertanggal: 05 Juli 1989. SURAT AN NISAA (SURAT Ke-4) JUZ-5.

Ayat(105) berbunyi : “Sesungguhnya KAMI telah menurunkan KITAB kepada mu dengan membawa KEBENARAN, supaya kamu MENGADILI antara manusia (SESAMA-MU) dengan apa yang telah ALLAH wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi PENANTANG (Orang Yang Tidak Bersalah), karena (membela) Orang-orang yang KHIANAT”;

Ayat(107) berbunyi : “Dan janganlah kamu BERDEBAT (UNTUK MEMBELA) Orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya ALLAH TIDAK MENYUKAI Orang-orang yang selalu BERKHIANAT lagi BERGELIMANG DOSA”;

Ayat(112) berbunyi : “Dan BARANGSIAPA yang mengerjakan KESALAHAN atau DOSA, kemudian DITUDUHKANNYA kepada Orang Yang Tidak Bersalah, maka sesungguhnya ia Telah Berbuat suatu KEBOHONGAN dan DOSA yang NYATA”.

==================================================================

“SUMPAH ADVOKAT, POLISI, JAKSA, HAKIM, PEJABAT NEGARA. TERIKAT dan BERTANGGUNG-JAWAB terhadap NEGARA dan RAKYAT serta kepada YANG MAHA ESA PENCIPTA DUNIA, dan yang pada waktunya nanti DI AKHERAT akan diminta PERTANGGUNG-JAWABANNYA Masing-masing setiap orang. Amien .........................

==================================================================

II. DUDUK MASALAH.

1. Bahwa pada Tanggal: 17 November 2006. Rekening Tabungan. Sdr. WIDODO. Di Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa pada Tanggal: 17 November 2006. Pemimpin Kantor Cabang Jakarta. (ISKANDAR ZULKARNAIN, S.E) Kantor Layanan. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Menerbitkan dan Mengirimkan SURAT Kepada nasabah Sdr. WIDODO. Perihal Ucapan Terima Kasih kepada nasabah Sdr. WIDODO Atas Kepercayaannya Yang Membuka Rekening Tabungan Di Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. ;

3. Bahwa pada Tanggal: 24 November 2006. Rekening Tabungan. Sdr. WIDODO. Di Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Menjadi sebesar Rp. 671.200.500.000,- (enam ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa hal tersebut di atas dapat dilihat sejak terbitnya Surat Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) No: 021/BI/TRSII.2006. Tanggal: 02 Oktober 2006. “Tentang Penerimaan Dana Dari Bank COMMONWEALT AUSTRALIA sebesar Rp. 661.400.000.000,- (enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus juta rupiah)“ Juncto Penerimaan Dana Transfer Luar Negeri ke Indonesia. Pada Tanggal: 18 Oktober 2006. Jam: 14.00.Wib. Juncto Surat Kepala Divisi (BASRI SOFIAN, S.E.) Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Bernomor: 203/KCU.10/DIV.tre.2006. Tanggal: 26 Oktober 2006. Juncto Rekening Tabungan Sdr. WIDODO. Tanggal: 17 November 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa Rekening Tabungan Sdr. WIDODO. Di Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia(P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Sejak awal bulan Oktober 2006 s/d Tanggal: 24 November 2006 (sebulan) mendapatkan BUNGA UANG sebesar Rp. 9.800.000. 000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);

6. Bahwa terlepas PENDAPATAN BUNGA UANG tersebut di atas BENAR atau TIDAK BENAR ?. Namun hal tersebut di atas mengacu kepada: --------------------

a. Adanya SURAT Kepala Divisi Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk (BASRI SOFIAN, S.E.). Bernomor: 203/KCU.10/DIV.tre.2006. Tertanggal: 26 Oktober 2006. Kepada Pemimpin Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Dengan Tembusan Surat Kepada: DIREKSI BNI, Kepala Supervisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Korporasi, Kepala Divisi Pemasaran. Perihal: Penempatan DANA Sdr. WIDODO dari COMMONWEALT BANK SYDNEY AUSTRALIA sebesar Rp. 661.400.000.000,-(enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus juta rupiah). Di Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Dengan Melalui REKENING DIREKSI Di Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk. Diperintahkan kepada Pemimpin Kantor Cabang Jakarta. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dilapor-kan di DIVISI CORPORASI & DIVISI DANA & JASA untuk mengover DANA sebesar Rp. 661.400.000.000,-(enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus juta rupiah). tersebut agar TIDAK OVERLAPPING dan penempatan DANA tersebut dapat terarah.

b. Adanya TELEX Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) Bernomor: 10.CWB. 203.10. Tanggal: 26 Oktober 2006.

c. Adanya SURAT Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) Bernomor: 021/BI/ TRSII.2006. Tanggal: 02 Oktober 2006. “Tentang Penerimaan Dana Dari Bank COMMONWEALT AUSTRALIA sebesar Rp. 661.400.000.000,-(enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus juta rupiah)“.

7. Bahwa BANK KORESPONDEN. Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. (Approval Paid Tanggal: 20 Nopember 2006). Tertera Laporan: Nama Penerima Dana Luar Negeri adalah Sdr. WIDODO. Di Jakarta. Asal Dana Luar Negeri dari SALLY MARCEL AL FADZ Substitusi ABBUSALAM Lawyer & Co. Asal Bank dari COMMON-WEALT BANK of AUSTRALIA. Nominal Penerimaan DANA sebesar Rp. 661.400.000.000,- ,-(enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus juta rupiah). Alamat Pengirim di Sunai Street Louse-III. 34.90. Mesir-Kairo. Approval Direct oleh Bank Indonesia. Tanggal Penerimaan pada Tanggal: 18 Oktober 2006. Jam: 14.00.Wib. Code Tarnsfer adalah CMB. 4005987697. Diterima di BNI-Kantor Cabang Jakarta. Tanggal: 20 Nopember 2006. Jam: 10.00.Wib. BNI Penerima di Kantor Cabang Jakarta ;

8. Bahwa selanjutnya setelah itu Sdr. WIDODO hendak melakukan PENARIKAN DANA tersebut di atas, namun hal tersebut TIDAK BERHASIL dan sampai dengan Tanggal: 20 November 2009. DIREKTUR Direktorat Pengelolaan Devisa BANK INDONESIA (Bank Sentral Republik Indonesia) RASMO SAIMUN. Menerbitkan dan Mengirimkan SURAT Bernomor: 168/BI.2/ Dev/XI/2009. Kepada nasabah Sdr. WIDODO di Jakarta. Perihal Tata-Cara dan Syarat-syarat Pembukaan Pemblokiran Rekening Tabungan nasabah Sdr. WIDODO. Di Kantor Cabang Jakarta Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) PerseroTbk ;

9. Bahwa PEMBLOKIRAN DANA Sdr. WIDODO sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Per-akhir Tahun 2006 s/d sekarang ini TIDAK ADA LAPORAN oleh BANK NEGARA INDONESIA (PT. Bank Negara Indonesia) Persero. Tbk. kepada P.P.A.T.K, dan atas hal tersebut di atas s/d sekarang ini TIDAK ADA LAPORAN PEMBLOKIRAN DANA tersebut oleh P.P.A.T.K. kepada KOMISI-3-D.P.R.-R.I, dan kepada POLRI / KEJAKSAAN R.I. maupun kepada PRESIDEN R.I., dan atas hal tersebut di atas s/d sekarang ini TIDAK ADA LAPORAN PEMBLOKIRAN DANA tersebut dalam NERACA KEUANGAN BANK NEGARA INDONESIA (PT. Bank Negara Indonesia) Persero. Tbk. Kepada Gubernur BANK INDONESIA (Bank Sentral Republik Indonesia), dan atas hal tersebut di atas s/d sekarang ini TIDAK ADA LAPORAN PEMBLOKIRAN DANA tersebut dalam NERACA KEUANGAN BANK NEGARA INDONESIA(PT. Bank Negara Indonesia) Persero. Tbk. kepada Menteri Negara BUMN Republik Indonesia, dan atas hal tersebut di atas s/d sekarang ini TIDAK ADA LAPORAN PEMBLOKIRAN DANA tersebut dalam NERACA KEUANGAN BANK INDONESIA(Bank Sentral Republik Indonesia) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan atas hal tersebut di atas s/d sekarang ini TIDAK ADA LAPORAN PEMBLOKIRAN DANA tersebut dalam NERACA KEUANGAN BANK INDONESIA (Bank Sentral Republik Indonesia) kepada KOMISI-XI-D.P.R.-R.I, dan atas hal tersebut di atas s/d sekarang ini mengakibatkan TIDAK ADA LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN oleh PRESIDEN R.I. kepada D.P.R.-R.I. atas R.A.P.B.N. Tahun 2006 – 2007, dan pada R.A.P.B.N. Tahun 2007 – 2008, serta pada R.A.P.B.N. Tahun 2008 s/d sekarang ini. Pada NOTA KEUANGAN NEGARA ;

10. Bahwa menurut JURISPRUDENSI MA-RI. BUNGA UANG Pertahun 6%(enam persen) ;

11. Bahwa atas FENOMENA tersebut di atas pernah dilakukan KONFIRMASI, KLARIFIKASI dan VERIFIKASI oleh Sdr. WIDODO dan/atau oleh Redaksi Majalah HUKUM & H.A.M. Kepada BIRO HUKUM di BANK NEGARA INDONESIA (PT. Bank Negara Indonesia) Persero. Tbk. Namun sampai dengan sekarang ini TIDAK ADA JAWABAN yang signifikan atas hal tersebut ;

12. Bahwa atas hal tersebut di atas Sdr. WIDODO memiliki POTENSI selaku PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap mereka: ------------------------

1. Gubernur BANK INDONESIA (Bank Sentral Republik Indonesia). Berkedudukan di Kantor Bank Indonesia. Jalan M.H. Thamrin. No: 2. Jakarta Pusat. --------------------------------------------- TERGUGAT-I.

Dan

2. DIREKTUR Direktorat Pengelolaan Devisa BANK INDONESIA. Bank Sentral Republik Indonesia. Berkedudukan di Kantor Bank Indonesia. Jalan M.H. Thamrin. No: 2. Jakarta Pusat. - TERGUGAT-II.

Dan

3. Pimpinan BANK NEGARA INDONESIA (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Berkedudukan di Gedung Wisma BNI-46. Jalan Jenderal Sudirman. Kav: 1. Jakarta Pusat. Selaku ---- TERGUGAT-III.

Dan

4. Pimpinan Kantor Cabang Jakarta. BANK NEGARA INDONESIA (PT. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk. Berkedudukan di Jakarta Timur. --------------------------------------------------------- TERGUGAT-IV.

III. RUMUSAN MASALAH.

Atas DUDUK MASALAH tersebut di atas maka timbullah RUMUSAN MASALAH yang sebagai berikut:

1. Apakah setelah Tanggal: 24 Nopember 2006. s/d sekarang ini. Sdr. WIDODO dengan kepemilikan DANA sebesar Rp. 671.200.500.000,- (enam ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dapat dijerat selaku PELAKU/TURUT SERTA atas DUGAAN DELIK PENCUCIAN UANG ? ......

2. Apakah perbuatan PARA PIMPINAN Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) dan/atau PARA PIMPINAN Bank Negara Indonesia (P.T. Bank Negara Indonesia) Persero Tbk.. Pejabat sejak Tanggal: 24 November 2006, dan Pejabat setelah Tanggal: 24 November 2006 s/d sekarang ini. Terkait DANA Sdr. WIDODO sebesar Rp. 671.200.500.000,- (enam ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal: 24 November 2006. TERBLOKIR. dapat dikatakan sebagai PELAKU dan/atau sebagai TURUT SERTA DUGAAN PENGGELAPAN UANG dan/atau MENIKMATI UANG dan/atau PEMBIARAN UANG atas DELIK PENCUCIAN UANG ?............

3. Apakah Pejabat P.P.A.T.K, Anggota KOMISI-3-D.P.R.-R.I, Anggota KOMISI-XI-D.P.R.-R.I, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri B.U.M.N Republik Indonesia. PRESIDEN R.I. Periode Tahun 2006 dan seterusnya sampai dengan sekarang ini. Dapat Dikatakan sebagai PEJABAT LALAI dalam TUPOKSI JABATAN ?.......................................................................

4. Kini menurut hukumnya DANA sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal:24 November 2006, dan berikut BUNGA UANG Pertahun sebesar 6%(enam persen) s/d sekarang ini, menjadi milik siapakah ?...........................................................

5. Bagaimanakah nasib DANA sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal: 24 November 2006s/d sekarang berikut dengan BUNGA setiap tahunnya. Siapakah yang menikmatinya ? .........................................................................................

IV. P E M B A H A S A N.

Berdasarkan DUDUK MASALAH dan RUMUSAN MASALAH tersebut di atas yang dihubungkan dengan DUDUK HUKUMNYA tersebut di bawah ini: ----------

1. U.U-R.I. No: 17/2003. Tertanggal: 05 April 2003. “Tentang Keuangan Negara”.

2. U.U-R.I. No: 11/1953. Tertanggal: 19 Mei 1953. Juncto U.U-R.I. No: 84/1958. Tertanggal: 27 Desember 1958. Juncto U.U-R.I. No: 13/1968. Tertanggal: 07 Desember 1968. Juncto U.U-R.I. No: 23/1999. Tertanggal: 17 Mei 1999. Juncto SURAT EDARAN B.I. No: 6/37/DPNP. Tertanggal: 10 September 2004. Juncto PERATURAN B.I. No: 7/50/PBI/2005. Tertanggal: 29 November 2005. Juncto PER-PU-R.I. No: 2/2008. Tertanggal: 13 Oktober 2008. Juncto UU-R.I. No: 6/2009. Tertanggal: 13 Januari 2009. Juncto PERATURAN B.I. No: 11/28/PBI/2009. Tertanggal: 01 Juli 2009. Juncto SURAT EDARAN B.I. No: 11/31/DPNP. Tertanggal: 30 November 2009. Juncto PERATURAN B.I. No: 12/3/PBI/2010. Tertanggal: 01 Maret 2010. “Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Bank Indonesia Terhadap Bank Di Indonesia dan Tentang Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang via Bank”.

3. U.U-R.I. No: 7/1992. Tertanggal: 25 Maret 1992. Juncto U.U-R.I. No: 10/1998. Tertanggal: 10 Nopember 1998.“Tentang Perbankan”.

4. U.U-R.I. No: 15/2002. Tertanggal: 17 April 2002. Juncto U.U-R.I. No: 25/2003. Tertanggal: 13 Oktober 2003. Juncto U.U-R.I. No: 8/2010. Tertanggal: 22 Oktober 2010.“Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

5. P.P-R.I. No: 57/2003. Tertanggal: 11 Nopember 2003. “Tentang Tata-Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor & Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang”.

6. KEP-PRES-R.I. No: 82/2003. Tertanggal: 03 Nopember 2003. “Tentang Tata-Cara Pelaksanaan Kewenangan P.P.A.T.K”.

7. Keputusan Kepala P.P.A.T.K. No: 2/1/Kep.PPATK/2003. Tertanggal: 09 Mei 2003. “Tentang Pedoman Umum Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan”.

8. Peraturan Kepala P.P.A.T.K. No: 01/1.02/PPATK/01/10. Tertanggal: 18 Januari 2010. “Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada P.P.A.T.K”.

9. Peraturan Kepala P.P.A.T.K. No: 07/1.02/PPATK/12/10. Tertanggal: 16 Desember 2010. “Tentang Tata-Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia jasa Keuangan”.

V. P E N U T U P.

Berdasarkan DUDUK MASALAH dan RUMUSAN MASALAH serta DUDUK HUKUM tersebut di atas, maka dapat disimpulan sebagai berikut: -------------------

A. KESIMPULAN

1. Bahwa setelah Tanggal: 24 Nopember 2006. s/d sekarang ini. Sdr. WIDODO adalah pemilik atas DANA sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam puluh tujuh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan ia dapat dijerat sebagai PELAKU / TURUT SERTA DUGAAN DELIK PENCUCIAN UANG, namun ia BERHAK selaku PENGGUGAT menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap PARA PIMPINAN BANK tersebut di atas. Karena terdapat Perbuatan Melawan Hukum oleh PARA PIMPINAN BANK tersebut atas PEMBLOKIRAN Rekening Tabungan miliknya.

2. Bahwa perbuatan PARA PIMPINAN Bank Indonesia(Bank Sentral Republik Indonesia) dan/atau PARA PIMPINAN Bank Negara Indonesia(PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.. Pejabat sejak Tanggal: 24 Nopember 2006, dan Pejabat setelah Tanggal: 24 Nopember 2006 s/d sekarang ini. Terkait DANA Sdr. WIDODO sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam puluh tujuh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal: 24 Nopember 2006. TERBLOKIR. dapat dikatakan sebagai PELAKU dan/atau sebagai TURUT SERTA DUGAAN PENGGELAPAN UANG dan/atau MENIKMATI UANG dan/atau PEMBIARAN UANG DELIK PENCUCIAN UANG.

3. Bahwa Pejabat P.P.A.T.K, Anggota KOMISI-3-D.P.R.-R.I, Anggota KOMISI-XI-D.P.R.-R.I, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri B.U.M.N Republik Indonesia. PRESIDEN R.I. Periode Tahun 2006 dan seterusnya sampai dengan sekarang ini. Dapat Dikatakan sebagai PEJABAT LALAI dalam TUPOKSI JABATAN mereka tersebut yang terkait atas DANA Sdr. WIDODO sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam puluh tujuh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal: 24 Nopember 2006. TERBLOKIR.

4. Bahwa menurut hukumnya DANA sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam puluh tujuh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal: 24 Nopember 2006. TERBLOKIR dan berikut BUNGA UANG Pertahun 6%(enam persen) s/d sekarang ini, menjadi milik Sdr. WIDODO sebelum adanya PUTUSAN PIDANA atas DELIK PENCUCIAN UANG.

5. Nasib DANA sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam puluh tujuh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal: 24 Nopember 2006 s/d sekarang berikut dengan BUNGA setiap tahunnya. Patut Diduga telah Dinikmati oleh: -------------------------------------------------------------------

a. Pimpinan BANK NEGARA INDONESIA(PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk. Berkedudukan di Gedung Wisma BNI-46. Jalan Jenderal Sudirman. Kav: 1. Jakarta Pusat.

b. Pemimpin Kantor Cabang Jakarta.(ISKANDAR ZULKARNAIN, S.E) Kantor Layanan. Bank Negara Indonesia(P.T. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk. Berkedudukan di Jakarta Timur. Dan juga Pimpinan Kantor Cabang Jakarta. BANK NEGARA INDONESIA (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya.

c. Kepala Divisi(BASRI SOFIAN, S.E) Bank Negara Indonesia(P.T. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Di Jakarta.

d. Gubernur BANK INDONESIA(Bank Sentral Republik Indonesia). Berkedudukan di Kantor Bank Indonesia. Jalan M.H. Thamrin. No: 2. Jakarta Pusat.

e. DIREKTUR Direktorat Pengelolaan Devisa BANK INDONESIA (Bank Sentral Republik Indonesia) Berkedudukan di Kantor Bank Indonesia. Jalan M.H. Thamrin. No: 2. Jakarta Pusat. RASMO SAIMUN. Dan juga DIREKTUR Direktorat Pengelolaan Devisa BANK INDONESIA. Selanjutnya.

B. SARAN.

Dalam WAKTU SEGERA. Sdr. WIDODO harus mengajukan GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap: ------

1. Gubernur BANK INDONESIA(Bank Sentral Republik Indonesia). Berkedudukan di Kantor Bank Indonesia. Jalan M.H. Thamrin. No: 2. Jakarta Pusat. ------------------------------------------------ TERGUGAT-I.

2. DIREKTUR Direktorat Pengelolaan Devisa BANK INDONESIA. Bank Sentral Republik Indonesia. Berkedudukan di Kantor Bank Indonesia. Jalan M.H. Thamrin. No: 2. Jakarta Pusat. TERGUGAT-II.

3. Pimpinan BANK NEGARA INDONESIA(PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk. Berkedudukan di Gedung Wisma BNI-46. Jalan Jenderal Sudirman. Kav: 1. Jakarta Pusat. Selaku --- TERGUGAT-III.

4. Pimpinan Kantor Cabang Jakarta. BANK NEGARA INDONESIA(PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk. Ber-kedudukan di Jakarta Timur. ----------------------------- TERGUGAT-IV.

Dalam WAKTU SEGERA. Harus ADA LAPORAN PIDANA kepada PIHAK BERWAJIB terhadap semua pihak tersebut di atas yang terkait dengan DANA sebesar Rp. 671.200.500.000,-(enam puluh tujuh satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) Pertanggal: 24 Nopember 2006. TERBLOKIR dan berikut BUNGA UANG Pertahun 6%(enam persen) s/d sekarang ini.

12:09 PM | 9 comments | Read More